Tantangan dalam Penaikan Harga BBM

Antrean SPBU di Namlea padat merayap (Foto: suakailmu.blogspot.com)

Tantangan dalam Penaikan Harga BBM - Bagi sebagian kalangan menginginkan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) segera dilakukan demi efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penaikan dianggap langkah paling realistis di tengah ancaman peningkatan deflasi dan pembengkakak dana subsidi tahun depan. Namun, semua ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya, ada segudang tantangan yang siap menanti.

Tantangan tersebut tidak datang dari kondisi keuangan itu sendiri. Tantangan ini merupakan landasan vital terhadap mobilitas masyarakat yang kerap mengonsumsi BBM bersubsidi. Penaikan harga BBM akan menilbulkan perubahan drastis roda ekonomi mikro, inflasi, kesenjangan sosial, PHK, hingga persoalan transportasi umum.

Dari sekian tantangan tersebut, tantangan terbesarnya ialah bagaimana pemerintah mengatasi persoalan moda transportasi umum. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), 2012, menyatakan bahwa terdapat 47% pengguna sepeda motor merupakan konsumen BBM bersubsidi. Sementara sisanya atau 53% merupakan pengguna mobil. Bila diprediksikan bahwa pengguna sepeda motor merupakan kelompok yang paling merasakan terkena dampak, maka ke-47 persen inilah yang berpotensi alih moda transportasi. Pengguna sepeda motor sangat berpeluang berpindah dari pengguna sepeda motor ke pengguna transportasi umum.

Pengguna sepeda motor memiliki alasan rasional dalam perpindahan tersebut, yakni efisiensi. Pengguna sepeda motor bisa jauh lebih hemat apabila menggunakan jasa angkutan umum ketimbang memaksa diri menggunakan sepeda motor. Apabila kenaikan harga premium bersubsidi naik Rp3.000, menjadi Rp9.500, maka pengeluaran bagi pengendara sepeda motor yang menghabiskan tiga liter per hari akan menghabiskan biaya sebesar Rp28.500. Biasanya konsumen premium sebanyak ini merupakan konsumen yang berjarak tempuh cukup jauh. Katakanlah jarak tempuh pengguna sepeda motor tersebut setara dengan tarif angkutan umum sebesar Rp20.000, maka ia akan menghemat Rp8.500.

Alasan lain ialah kenyamanan. Dengan pengeluaran Rp9.500 per liter, perjalanan pengguna sepeda motor belum tentu nyaman. Ia harus berkendara sendiri, menggunakan tenaga sendiri, dan menggunakan kepiawaian sendiri. Tentu akan jauh lebih nyaman jika pengguna sepeda motor tersebut menggunakan transportasi umum. Ia tidak lagi menggunakan tenaga sendiri dan tidak lagi menggunakan kepiawaian sendiri. Bahkan, potensi kecelakaan apabila kedua kendaraan dibandingkan (sepeda motor dan mobil transportasi umum) jauh lebih berisiko

Hal yang mendesak dilakukan pemerintah ialah pembenahan transportasi umum di berbagai daerah, khususnya di daerah-daerah padat penduduk dan mobilitas tinggi. Kota-kota besar dan wilayah industri tergolong sebagai dua kategori tersebut. Kota-kota besar yang dimaksud ialah Aceh, Medan, Batam, Palembang, Padang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Sementara wiayah industri ialah Karawang, Bekasi, Tangerang, Surabaya, dan lainnya.

Memang beberapa daerah telah memiliki transportasi umum yang dikelola khusus oleh pemerintah setempat, seperti Transjakarta di Jakarta, Bandung Trans di Bandung, dan Transjogja di Yogyakarta. Bila merujuk survey di Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta masih enggan beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum dengan alasan ketidakoptimalan pengelola dalam mengelola armada dan jalur (trayek). Survei yang dilakukan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), pada 2013, menyatakan bahwa masyarakat umumnya enggan menggunakan Transjogja. Dari 95 responden, secara random, 65 persen responden enggan berpindah ke transportasi Transjogja karena ketidakteraturan jadwal, titik shelter dan waktu yang terbatas, hingga kenyamanan di dalam bus masih belum optimal.

Pemerintah harus segera merancang konsep transportasi umum yang mampu menciptakan kenyaman secara serius, bukan hanya nyaman ruang semata melainkan juga nyaman dalam pengelolaan waktu (jadwal keberangkatan) dan nyaman dalam hal pengelolaan trayek.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mampu menekan laju pertumbuhan kendaraan di Indonesia. Dengan rata-rata 2.000 sampai 4.000 unit pertumbuhan pertahun, Indonesia akan menyita energi lebih banyak setiap tahunnya. Tanpa penekanan laju pertumbuhan kendaraan, pemerintah akan terus berkutat pada persoalan kuota BBM bersubsidi dan biaya BBM bersubsidi.

Masalah Transportasi

Masalah Transportasi - Masalah yang satu ini tak kunjung dapat titik cerah. Setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun jumlah moda transportasi tak terbendung. Tanpa regulasi yang ketat, penambahan kendaraan di jalan raya terus melenggang kencang hingga membuat jalan raya semakin padat. Pengguna jalan raya pun, seperti saya, mengeluhkan masalah transportasi.
Masalah terbesarnya ialah kemacetan. Tentunya masalah ini terkait dengan berbagai aspek. Mungkin pengalaman saya berikut ini juga menjadi masalah Anda saat melakukan perpindahan tempat -hakikat transportasi- dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak tempuh lebih dari 10 km.
Siang tadi, Minggu (7/7/13), saya melangkah menuju terminal Primajasa, Cawang, Jakarta Timur, pada pukul 14.30 WIB. Sesampainya di terminal, saya melihat orang-orang berdiri di sebelah barang-barang bawaannya, seperti tas dan kantong sejenisnya. Jumlah mereka tak seperti biasanya. Ketersediaan bus pun tak seperti biasa, lebih sedikit dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mungkin ini karena momen munggahan (tradisi menyambut bulan suci Ramadhan).
"Udah dua jam nunggu bus datang, Mas," papar salah seorang calon penumpang kepada saya. Mungkin ini akibat masalah transportasi, keluhku waktu itu.
Pukul 16.00 WIB bus yang saya tumpangi mulai melaju, setelah saya menunggu sebentar saja, tidak seperti calon penumpang yang bercerita tadi.
"Masalah transportasi" muncul kembali di benak saya kala bus mulai memasuki kawasan Tol Jatibening. Kemacetan. Tujuan pembuatan tol seakan tak berfungsi, jalur tol ini malah macet hingga pintu Tol Cikarang.
Saat sampai di Cileunyi saya langsung melanjutkan perjalanan dengan menggunakan elf jurusan Cirebon.
Kala memasuki kawasan Tanjung Sari, Kab. Sumedang, kemacetan kembali melanda. Masalah yang telah terjadi bertahun-tahun akibat tata kelola pasar yang tidak tepat ini membuat seorang lelaki tua di sebelah saya mengeluh. Hampir setengah jam menghabiskan waktu di kawasan Tanjung Sari saja.
Jelang memasuki kawasan "kota" Sumedang, laju elf seumpama becak dayung. Jalur yang kerap diwaspadai para pengendara ini, akibat seringnya terjadi kecelakaan, terbilang banyak lubang.
Saya sampai di tempat tujuan. Jam di tangan menegaskan, perjalanan Cileunyi-Sumedang yang baru saja dilalui menghabiskan waktu selama 1,5 jam.
//
Seakan masalah rumit tingkat tinggi, masalah transportasi membuat pengguna jalan menghabiskan waktu terbuang begitu saja. Sampai sekarang saya tidak menemui indikasi pemerintah serius membenahi masalah transportasi, dimulai dari regulasi.

Bandung Laut(an) Kendaraan

Bandung Laut(an) Kendaraan

Bandung Kota Macet

Setelah hampir setahun, sejak November 2011, Penulis meninggalkan hiruk-pikuk Bandung. September ini Penulis menjajal hiruk-pikuk jalanan Bandung saat sore dan malam hari. Penulis melewati beberapa titik, seperti Cileunyi, Cibiru, Ujung Berung, Dago, dan M Toha. Pada waktu itu bukan sengaja ingin menjajal, melainkan Penulis harus melewati jalur tersebut untuk bertemu dengan beberapa rekan.

            Perubahan drastis terjadi di titik-titik tersebut. Telah terjadi perubahan dalam kurun waktu hampir setahun. Pada saat Penulis masih kuliah, dan sering melewati titik-titik tersebut, jalanan belum terlalu macet. Macet masih dapat terurai selang beberapa menit. Artinya, dalam hitungan tidak lebih dari lima menit kemacetan masih dapat terurai. Tetapi, kini Cileunyi, Cibiru, Ujung Berung, Dago, dan M Toha, macetnya sulit terurai. Bahkan, dari Ujung Berung hingga Cicaheum kendaraan melaju hanyamelaju  perlahan, tidak lebih 40 km/jam.