Jokowi, Media, dan Sumut

ilustrasi (karikaturjokowi.blogspot.com)

Jokowi, Media, dan Sumut - Pengumuman Mahkamah Konstitusi (MK) telah disampaikan, yang menandakan resminya Joko Widodo terpilih sebagai presiden berikutnya di mata hukum. Kini rakyat tinggal menunggu peresmian sang presiden baru pada 20 Oktober mendatang dan menunggu kerja nyata sang mantan gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) tersebut. Bagi penduduk Sumatera Utara (Sumut), sebagai bagian dari partisipator pilpres, kiranya perlu ikut mengawal secara aktif kinerja-kinerja Jokowi.

Dua hal yang terkait janji politiknya ialah pembangunan desa-desa dan keaktifan rakyat. Sejak awal kampanye, Jokowi menyampaikan bahwa desa akan menjadi fokus pembangunan. Di sanalah masyarakat Sumut perlu berperan aktif mengawal kerja Jokowi (dibantu Jusuf Kalla) di era pemerintahan mendatang. Apalagi, Sumut masih memiliki sekitar 2.000 desa tertinggal dari 5.889 desa di Sumut. Dengan mengawal, masyarakat telah berpartisipasi terhadap kinerja pemerintah.

Pertanyan dasarnya, dengan apa masyarakat Sumut mengawal? Di tengah keterbukaan informasi dan keterbukaan akses komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya ini, media massa merupakan jembatan. Mengawal wacana melalui media massa berarti mengawal kebenaran penguasa (ordinat) dan kebenaran rakyat (subordinat).

Hal utama yang dilakukan masyarakat Sumut ialah melek media. Sejak awal pencalonan gubernur DKI Jakarta, Jokowi merupakan praktisi yang melek media. Kesadaran media oleh figur seperti ini perlu diterjemahkan sebaik mungkin, sebagai figur sadar media. Bukan tidak mungkin setiap aksi perbuatan figur tersebut di depan publik merupakan tahap pencitraan. Masyarakat perlu membedakan mana perilaku citra dan mana perilaku sebenarnya. Mana realitas dan mana hiperealitas.

Sebelum masa-masa pemilihan presiden (pilpres), Jokowi adalah satu-satunya politisi yang "media darling". Tindakannya yang berbaur dengan "wong cilik" dalam bekerja menjadi pilihan berita menarik bagi pengolah berita. Gestur, gaya bahasa, serta tatapan matanya saat tampil di depan layar kamera menarik para wartawan untuk selalu menginformasikan perihal Jokowi.

Selain itu, di dalam dunia internet, pada masa-masa jelang pencoblosan, Jokowi sangat terbantu atas adanya media alternatif (media sosial). Hal ini terlihat dari rilis lembaga survei politik khusus internet (netizen), PoliticaWave. Berdasarkan pengamatan PoliticaWave pada 4-5 Juni 2014, perbincangan di dunia internet tentang Jokowi unggul atas Prabowo, dari 34 provinsi. Begitu pula masa debat kampanye, 9 Juni 2014, percakapan mengenai dukungan terhadap Jokowi unggul jauh atas Prabowo. Pasangan Jokowi-JK mendapat 47.610 percakapan, sedangkan Prabowo hanya 16.003 percakapan.

Hal kedua yang perlu dipahami masyarakat Sumut ialah sadar kekayaan alam Sumut. Sadar kekayaan ini guna mengawal transaksi politis atas sumber-sumber daya alam di Sumut. Kekayaan alam bisa saja berkurang drastis akibat ketidakpedulian masyarakat terhadap sumber daya alam (SDA).

Pada 2013, Badan Pusat Statistik merilis 10 Provinsi dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tertinggi. Sumut berada pada posisi lima teratas, dengan nilai 118.640.902.74 (dalam rupiah). PDB, yang menjadi nilai ekonomi barang dan jasa , merupakan tolak ukur kekayaan suatu provinsi. Ini artinya, Sumut merupakan provinsi terkaya kelima di Indonesia. Di sisi lain, Sumut masih memiliki luas wilayah perkebunan sebesar 1.788.943 ha (tahun 2006).

Masyarakat yang aktif mengawal ialab masyarakat yang bersifat interaktif terhadap pemerintahnya. Selalu ada take and give informasi. Selalu ada reaksi-reaksi masyarakat, baik reaksi positif maupun reaksi kritis, terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat juga perlu aktif membangun opini.

Share this: