BBM Terbatas, Pertaminaku Malang

 

ilustrasi BBM subsidi terbatas (foto: sarewox.blogspot.com)

BBM Terbatas, Pertaminaku Malang - Mungkin bagi sebagian orang judul tulisan ini terkesan provokatif. Namun, bagi masyarakat enonomi menengah ke bawah judul ini mewakili pikirannya.

Salah seorang warga di Yogyakarta, Selasa (26/08), mengutarakan, Bahan Bakar Minyak (BBM) terbatas di SPBU karena Pertamina tidak jelas. "Di daerah mulai langka, termasuk mulai langka di Yogya. Bos Pertamina baru ngundurin diri," kata dia yang berprofesi sebagai pedagang warkop.

Selain menyoroti perusahaan negara tersebut, dia juga menyoroti kinerja pemerintah. Dia menyayangkan, di akhir jabatan Presiden SBY malah terjadi krisis BBM di SPBU. "Ujian buat Jokowi ya di awal dia jadi presiden," imbuh dia.

Boleh saja warga tidak menyukai Pertamina dan kinerja pemerintah akibat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di SPBU sehingga terjadi antrean ular di tiap-tiap SPBU. Untuk membeli maksimal Rp25.000 bensin, warga harus mengantre selama 1,5 - 2 jam. Sebelumnya, pada saat situasi penjualan lancar, warga hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Artinya, warga harus mengubah pola waktu keseharian mereka.

Warga juga harus rela menyediakan waktu dua jam hanya untuk mengantre. Tentu dalam perubahan pola waktu tersebut warga harus mengorbankan waktu lainnya. Misal, waktu kumpul keluarga atau waktu istirahat. Tidak mungkin waktu kerja mereka korbankan karena akan berdampak buruk terhadap produktivitas. Perkirakan saja dalam sehari seseorang menghabiskan waktu lima jam bersama keluarga. Artinya, akibat pembatasan BBM ia hanya menyisakan tiga jam untuk keluarga.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bersifat kekeluargaan. Filosofi kekeluarga itu menandakan bahwa keluarga adalah kelompok terbaik. Dengan demikian tentu warga enggan waktu bersama keluarga tersita.

Mengetahui situasi antrean panjang itu, beberapa pihak terkait mencoba bersuara. Entah suara itu diaplikasi atau tidak, hanya pemerintah, anggota dewan, dan pejabat lembaga Pertamina yang memiliki wewenang. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsomeng, seperti diwartakan Kompas, Selasa (26/08), menyatakan, strategi penyaluran BBM bersubsidi perlu diubah secara ideal, seperti mengubah pengendalian secara per orang bukan pada outlet.

Merespon situasi ini, Presiden terpilih pada Pilpres 2014, Joko Widodo, merencanakan strategi efektivitas anggaran. Anggaran yang semula untuk subsidi akan dialihkan ke sektor lain. "Sudah berkali-kali saya sampaikan, (disalurkan) kepada usaha-usaha produktif, kepada sektor produktif yang berhubungan dengan masyarakat bawah," kata dia.

Boleh jadi kebijakan itu lebih baik. Tetapi, yang jelas kebijakan itu akan berdampak pada ekonomi makro. Biaya distribusi kebutuhan akan meningkat. Akibatnya, beban akan dilimpahkan pada harga komoditas. Akhirnya, masyarakat jugalah yang menerima beratnya harga pembelian komoditas.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah menetapkan pembatasan (pemangkasan) kuota BBM bersubsidi karena beban anggaran untuk subsidi BBM telah membengkak. Rata-rata tiap daerah dipangkas 5% dari sebelumnya. Kini kuota BBM subsidi hanya 46 juta kiloliter. "Sekarang pokoknya dipatok. Terserah caranya mau sabtu-minggu (puasa beli BBM subsidi), rabu wage, jumat kliwon, pokoknya 46 juta kiloliter," kata Menkeu Chatib Basri pada Juni lalu.

Share this: