Pernyataan Tanggung Jawab Gas Elpiji

Pernyataan Tanggung Jawab Gas Elpiji

Peningkatan jumlah manusia mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan alam, seperti gas, minyak bumi, dan sebagainya. Manusia tidak terlepas dari kebutuhan pokok yang telah tetsedia di alam. Kita sebagai manusia hanya membutuhkan kemampuan untuk mengelola, mengendalikan, dan membatasi kecukupan.

Gas elpiji seakan menjadi sebuah jawaban dari pemerintah atas kelangkaan minyak tanah sebagai keterbatasan alam. Dahulu masyarakat kita tidak begitu akrab dengan pemakaian tabung elpiji sebagai bahan dasar memasak. Dengan cara pembagian secara gratis di beberapa titik daerah tertentu, pemerintah memperluas konversi gas elpiji ini dari minyak tanah. Salah satu motif konversi ini adalah kelangkaan minyak tanah yang terjadi di beberapa tempat, bahkan secara ketersediaan di alam pun minyak tanah tidak mampu lagi menutupi kebutuhan.

Dalam konversi tersebut, pemerintah meyakinkan masyarakat untuk memilih gas elpiji daripada minyak tanah. Efisiensi dalam pemakaian tabung gas jauh lebih unggul dibandingkan pemakaian minyak tanah. Namun, konversi minyak tanah ke gas elpiji tersebut belum dapat dikatakan berhasil. Hal itu terlihat dari beberapa kejadian meledaknya tabung elpiji sehingga justru merugikan pemakainya, maka efisiensi tadi pun patut dipertanyakan.

Dalam beberapa masa belakangan ini ledakan tabung elpiji sangat mengkhawatirkan. Masyarakat atau pemakai tabung elpiji justru merugi sangat besar saat rumahnya hangus terbakar akibat tabung gas. Fakta lainnya, hingga pertengahan tahun 2010 sudah terjadi 30 lebih kasus sejak tahun 2008. Ledakan yang sangat dikhawatirkan adalah merebaknya kasus ledakan di masyarakat yang telah mencapai 86,1%, yang disebabkan dari tabung gas 3 kg atau sebesar 88,9% dari berbagai ukuran tabung lainnya.

Secara otoritas, pemerintah memang sewajarnya menjadi “aktor” yang paling bertanggung jawab. PT Pertamina bukanlah usaha milik swasta, melainkan milik negara. Maka, seperti pesan yang telah disampaikan oleh Presiden, 5 Juli 2010, pemerintah bertanggung jawab ledakan-ledakan tabung elpiji yang terjadi di masyarakat.

Dalam pernyataan mengenai pertanggungjawaban tersebut pemerintah tidak memberikan spesifikasi bentuk pertanggungjawabannya. Materil dan moril merupakan aspek utama yang dialami para korban dari pertanggungjawaban itu. Mungkinkah pemerintah hanya melakukan pertanggungjawaban hanya melalui aspek moril. Bagaiamana pun korban ledakan gas elpiji telah merugi banyak, bahkan tidak sedikit masyarakat yang berlatar ekonomi menengah ke bawah menjadi korbannya. Harta benda, rumah, maupun luka-luka itulah yang menjadi sorotan dalam mempertangungjawabi melalui materil.

Sedangkan bentuk moril, bukan hanya para korban untuk mendapatkan pertanggungjawaban, melainkan pada seluruh masyarakat yang menjadi pemakai tabung elpiji. Sering kali memang faktor teknis menjadi penyebab ledakan. Tetapi ini mengindikasikan bahwa pemerintah ternyata belum siap menyosialisasikan konversi tersebut. Masyarakat tidak mengetahui dari berbagai aspek dampak buruk beserta penyebab dalam suatu ledakan. Masyarakat sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari dua sudut, yakni sebagai konsumen dan sebagai rakyat.

Pemerintah sebaiknya tidak hanya menyatakan pertanggungjawaban pada situasi semakin maraknya ledakan-ledakan tabung elpiji, melainkan harus mampu menyatakan spesifikasi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang sangat ditunggu oleh korban adalah ganti-rugi, sedangkan masyarakat pada umumnya menunggu perbaikan di berbagai lini. Di antaranya distributor, sosialisasi, instrument tabung, hingga perbaikan dalam kelembagaan yang terkait. Namun, di antara berbagai lini tersebut penyosialisasianlah yang menjadi prioritas sebelum terjadi penambahan korban.

Sosialisasi selama ini belum cukup menjanjikan masyarakat atas kepemahaman tabung elpiji dan cara menggunakannya. Resiko akan semakin berkurang bila intensitas dan kualitasnya ditingkatkan. Kualitas sosialisasi oleh pemerintah selama ini menjadi hal yang layak dipertanyakan, karena dengan kualitas sosialisasi yang baik tidak mungkin kelalaian teknis pemakai menjadi faktor ledakan.

Kini, pasca pernyataan mengenai pertanggungjawaban pemerintah melalui presiden, masyarakat umumnya menantikan pertanggungjawaban yang konkret dari konversi tabung elpiji demi masa-masa yang akan datang lebih aman dalam pemakaiannya. Di sisi lain, para korban pun perlu spesifikasi pertanggungjawaban yang lebih mengutamakan tanggung jawab secara materil, baik korban yang luka, meninggal, maupun harta benda. Namun, akan menjadi persoalan baru ketika pemerintah akan melakukan ganti rugi kepada korban-korban ledakan.

Fredy Wansyah

Mahasiswa Sastra Indonesia

Share this: