Rencana yang Tidak Solutif

Rencana yang Tidak Solutif

Negeri yang selalu ricuh ini tetapi tidak pernah kericuhan tersebut selesai dengan menitikberatkan pada kebersamaan, adil, dan kemerataan. Sejak berdirinya negara Indonesia secara kontitusional di publik Internasional, telah terjadi dua kali penurunan presiden, konflik saudara di beberapa daerah, konflik politik, bahkan permasalahan alam yang bersifat alami maupun buatan (Lumpur Lapindo).

Selain itu, permasalahan bidang-bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat, hingga keadailan bagi korban pelanggaran HAM masih menjadi wacana yang belum terealisasi dalam penanganan masalahnya oleh pemerintahan. Kesehatan dan pendidikan seharusnya mendapatkan posisi utama dalam penanganannya. Wacana anggaran 20% pada bidang pendidikan saja belum cukup selama belum terealisasi secara efektif, apalagi muncul bentuk-bentuk suatu permasalahan baru saat dimunculkannya strata sekolah menjadi Sekolah Reguler, Sekolah Bertaraf Internasional, dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

Dari berbagai permasalahan tersebut pemerintah seakan-akan tidak memiliki prioritas penanganannya. Justru wacana kepertaianlah yang sangat intens kemunculannya di ruang-ruang publik (media massa, warung-warung, dan lainnya) Ironis pula ketika muncul wacana baru yang sangat miris bila dihubungkan dengan fakta sosial, yakni wacana Dana Aspirasi. Atau, mungkinkah pemerintahan hanya dianggap sebagai suatu pekerjaan yang sama dengan pekerjaan di perusahaan-perusahaan saja tanpa beban tanggung jawab sosial?

Anggaran sebesar 15 miliar per anggota dewan akan diberikan kepada masing-masing anggota DPR di setiap daerah. Bila diakumulasikan total anggaran ini mencapai Rp.8,4 triliun. Ironis dan miris (bahkan dengan mengerutkan kening sambil menahan laju darah yang meningkat) bila rencana ini terealisasi. Artinya, negara telah menghambur-hamburkan dana kenegaraan secara tidak tepat sasaran. Apalagi rencana ini dinilai melanggar aturan, UU No.17 tahun 2005 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara seharusnya dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Dana ini memiliki tujuan yang tidak faktual atas permasalahan rakyat Indonesia. Rencana manfaat dana ini adalah pembangunan daerah yang tidak disentralisasi di satu daerah saja, melainkan berbagai daerah. Setiap daerahnya kemudian akan mempergunakan dana tersebut sesuai otoritas daerah masing-masing. Administrasi dan metode tranfer dana, kemudian, menjadi bagian yang retan dan potensial untuk diselewengkan (korupsi). Bukankah negara kita merupakan negara yang memiliki badan eksekutif dalam mengayomi masyarakat?

Ada kemungkinan rencana ini akan tetap direalisasi, mengingat anggaran yang direncanakan begitu besar sehingga bila usulan rencana ini ditolak masih ada kemungkinan penyusutan dana demi terealisasi rencana anggaran Dana Aspirasi ini. Di awal rencana anggaran Rp.8,4 triliun, maka akan disusut/pengecilan anggaran (di bawah Rp.8,4 triliun).

Bagaimanapun anggaran Dana Aspirasi bukanlah suatu hal yang solutif untuk rakyat Indonesia, apalagi dinilai per daerah. Setiap daerah mmiliki permasalahan masing-masing sesuai kondisi daerahnya, baik itu secara geogrfis, kultural, politik, maupun bidang-bidang pembenahan SDM (Sumber Daya Manusia). Maksudnya adalah, solusi utama dalam perbaikan setiap daerah bukanlah dipriotaskan pada uang.

Masih ada bidang-bidang tertentu yang memerlukan anggaran tersebut demi perbaikan bersama, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Bila ingin menyejahterakan rakyat lebih baik “berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian”, sebab sebagai pemuda garda terdepan masa depan bangsa justru lebih membutuhkan anggaran Rp.8,4 triliun untuk perbaikan pendidikan demi masa depan bangsa yang cerdas dalam penanganan permasalahan bangsanya sendiri, bukan pada prioritas kesejahteraan para Anggota Dewannya.

Share this: