Mental Masyarakat Pariwisata

foto: techad.co.id

Presiden Joko Widodo sudah lebih dari dua kali melakukan kunjungan ke Sumatera Utara. Kunjungannya terakhir, Presiden menggemakan Danau Toba sebagai objek wisata nasional yang menjadi prioritas pemerintah untuk dipromosikan di luar negeri. Ini artinya, Presiden Jokowi sedang menggalakkan pariwisata Danau Toba berkelas internasional.

Lalu, siapkah kita sebagai masyarakat Sumatera Utara menjadi tuan rumah Danau Toba yang akan dikunjungi ribuan bahkan ratusan ribu wisatawan mancanegara setiap tahunnya? Apa yang perlu dilakukan untuk mendukung pariwisata Danau Toba berkelas internasional ini? Inilah pertanyaan mendasar, yang sifatnya sangat elementer.

Banyak opini yang mengutarakan bahwa infrastruktur di kawasan sekitar Danau Toba belum memadai. Bahkan, salah seorang budayawan, dalam wawancara di stasiun televisi swasta, yang tayang Kamis malam, 22 September 2016, menegaskan bahwa infrastruktur aspek utama yang harus dilakukan pemerintah. Apakah benar infrstruktur sifatnya mendesak untuk mendukung semua itu?

Insfratruktur dalam artian akses, transportasi, dan lingkungan adalah pendukung semata. Infrastruktur tidak mendesak. Justru ada aspek lain yang perlu disoroti dan dibenahi. Bayangkan, suatu objek wisata telah terbangun segala aspek infrastrukturnya. Katakanlah, akses jalannya telah sempurna dalam arti jalan raya mulus. Plang petunjuk bagi wisatawan sudah terpasang di berbagai sudut jalan. Tempat pemungutan retribusi sudah bagus. Pengelola objek wisata secara organisasi telah terbentuk dengan sempurna.

Tak hanya itu, sistem kebersihan dan keamaan sudah ditetapkan. Dapat dikatakan sistem ini merupakan sistem terbaik. Lalu, apakah semua itu berarti jika mental masyarakat di sekitar objek wisata tersebut tidak bermental pelayan?

Mental Pelayan

Jika ingin memajukan pariwisata di suatu tempat, itu artinya harus mampu membuat mental masyarakat sebagai mental pelayan. Mental pelayan adalah mental yang memegang prinsip patuh dan tunduk. Mental pelayan untuk membahagiakan orang yang dihadapinya.

Aspek utama mental pelayan ialah kepercayaan. Selain itu, perlu pula adanya keramahtamahan dan  kejujuran. Kepercayaan sudah lazim memang, di mana pun tempat wisata, kepercayaan pengelola objek wisata dan masyarakat di sekitarnya harus ada. Tanpa ada kepercayaan ini, wisatawan enggan kembali. Bahkan, bukan tidak mungkin wisatawan tersebut membuat citra objek wisata tadi terpuruk karena menceritakannya ke kolega, rekanan, kerabat, hingga sanak saudaranya.

Dalam hal ini, ada dua kisah menarik saat Penulis melakukan kunjungan ke Danau Toba. Tepatnya Oktober 2015. Peristiwa pertama, kala itu, karena tidak ada petunjukan kawasan parkir umum, Penulis parkir mobil di salah satu areal luas di tepian danau Ajibata. Tepat di samping areal tersebut berdiri sebuah warung. Begitu Penulis keluar dari mobil dengan membawa peralatan makan, pemilik warung justru mendatangi Penulis. Ia mengusir, dengan nada dan pilihan kata yang tidak etis. Intinya, ia meminta Penulis parkir di tempat lain.

Peristiwa kedua, terjadi saat Penulis usai mandi di pesisir danau. Salah seorang meminta biaya sewa ban, yang kebetulan dipakai Penulis. Karena orang tersebut merupakan orang yang tadi memberikan ban untuk disewa, maka tanpa pikir panjang Penulis memberinya uang sewa ban sesuai kesepakatan awal. Sayangnya, 15 menit kemudian, orang lain datang, dengan mengaku bahwa dirinya pemilik seluruh ban yang disewakan di area tersebut. Penulis mengatakan bahwa biaya sewa ban sudah diberikan kepada orang yang datang sebelumnya, yang memang menawarkan ban di awal. Namun, orang tersebut bersikeras, dengan nada memaksa, bahwa dirinyalah yang berhak meminta biaya sewa ban.

Dari dua peristiwa di atas itu bisa menjadi acuan bagaimana mental pelayan belum terbentuk. Kedua peristiwa tersebut tentu menjadi pertimbangan Penulis saat merencanakan liburan ke Danau Toba.

Pariwisata Bisnis Jasa

Dunia pariwisata adalah bisnis jasa. Di sanalah, trust menjadi hal penting. Bisnis jasa tanpa rasa kepercayaan tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan aspek kenyamanan dan keramahtamahan.

Dalam bisnis jasa, tidak ada yang ditawarkan produk komoditas yang sifatnya materil. Bisnis wisata hanya menawarkan jasa dan destinasi wisata sebagai objek bisnisnya. Namun, objek ini tentu perlu didukung rasa kepercayaan, sikap ramah, nyaman, dan lainnya. Meski aspek-aspek ini sifatnya pendukung objek bisnis, bukan berarti ini tidak penting. Analoginya sama seperti bisnis produk komoditas. Bukankah dalam menjual produk makanan, misalnya, perlu pengemasan yang baik demi menarik pembeli?

Singkat uraian, Penulis menyarakan perlunya membangun mental masyarakat pariwisata di sekitar Danau Toba. Tanpa mental ini, adalah kesia-siaan menjual wisata Danau Toba hingga ke luar negeri.

*ditulis 2016

Suku dan Agama di Sumut

ilustrasi toleransi (foto: blogspot)

Di masa awal perantauan, tahun 2006, dari Pematang Siantar ke Bandung, penulis menghadapi banyak pertanyaan. Begitu menginjakkan tanah di Bandung, rekan-rekan acapkali bertanya seputar identitas keagamaan penulis. “Agama apa, Mas?” atau “Agamanya Islam atau Kristen, Bang?”

Pertanyaan seperti itu muncul di awal-awal perkenalan. Berbeda dengan pertanyaan identitas bila hidup di Sumatera Utara (Sumut). Yang terlontar ialah ihwal identitas suku. “Marga apa, Lae?”

Tentu kedua bentuk pertanyaan tersebut menunjukkan karakter masyarakatnya. Masyarakat Sumut mengedepankan identitas kesukuan. Sementara masyarakat Bandung mengedepankan identitas keagamaan. Begitulah karakter masyarakat Sumut menjaga relasi sosialnya.

Terkait bahasan di atas, ketika penulis membaca opini “Patung Budha di Tanjungbalai Jadikan Destinasi Wisata” di Analisa pada 10 Oktober lalu, seolah karakter masyarakat Sumut telah pudar. Latar munculnya tulisan tersebut mengarahkan penulis pada simpulan bahwa karakter masyarakat Sumut tampaknya telah berubah. Tidak ada lagi relasi sosial yang mengedepankan suku.

Sumut, secara dominan, dihuni masyarakat suku Batak. Selain itu memang terdapat Melayu, China, Jawa, Minang, dan sebagainya. Karena mendominasi, tentu Batak menghegemoni (pola pikir) masyarakat Sumut (meminjam teori Gramschi, relasi dominasi dan hegemoni). Dengan begitu, pola kekerabatan Batak dapat menjadi acuan khusus untuk memahami masyarakat Sumut umumnya.

Bagi Batak, marga sangat menentukan cara relasi antarindividu. Dalam buku Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba, fungsi marga dipahami sebagai asal keturunan atau sabutuha. Hal ini terimplementasi saat orang Batak mengenali sesamanya. Marga menjadi identitas diri. Individu semarga dianggap dekat kekerabatannya.

Acapkali marga juga dipandang untuk memahami cara berpikir seseorang. Seseorang bermarga X, misalnya, identik dengan orang lain bermarga X lainnya. Kedua orang disetara melalui identifikasi marga yang sama.

Seiring perkembangan zaman, marga tak semata penentu pengidentifikasi sabutuha. Masyarakat Batak modern juga memanfaatkan marga untuk bekal ekonomi. Seakan nepotisme memang, namun fakta ini tak bisa dipungkiri.

Di sisi lain, identifikasi keagamaan di Bandung sesungguhnya tak jauh berbeda dengan marga. Agama menentukan relasi sosialnya. Individu yang seagama dianggap “satu kerabat”.

Yang perlu ditekankan, meski tidak mengutamakan identifikasi agama, bukan berarti masyarakat Sumut seperti itu tidak berlandasakan agama. Bukan berarti pula agama dinomorduakan. Langkah semacam ini sesungguhnya demi menjaga keharmonisan antarindividu (relasi). Lebih baik lagi, apabila hal itu didasari keyakinan akan perintah keagamaan untuk menjaga hubungan sesama lebih baik.

Kembali pada persoalan patung Budha, sesungguhnya gaya identifikasi berdasarkan agama tidak menunjukkan karakter masyarakat Sumut. Sentimentil keagamaan akibat pendirian patung Budha meruntuhkan karakter identitas adat istiadat. Sesungguhnya, karakter seperti itu mampu menaungi keberadaan masyarakat agama lain di tengah konteks kehidupan beragama yang ekstrim, sehingga toleransi beragama terjaga.

Pertanyaannya, apakah keutuhan berpikir masyarakat Sumut di Tanjungbalai telah punah? Tampaknya, toleransi beragama di Tanjungbalai perlu dipupuk melalui keutuhan hidup masyarakat Sumut.

Akhir ulasan, penulis ingin mengingatkan pernyataan guru bangsa yang dikenal pejuang toleransi, Abdurahman Wahid (Gus Dur). “Kalau sebenar-benarnya seseorang beriman kepada Tuhan, tentu tidak akan membenci seseorang karena perbedaan agamanya,” demikian mantan Presiden RI itu menggagas kehidupan bertoleransi.


NB: Hanya semacam pengantar ihwal toleransi di Sumut, dan terkait latar merebaknya sentimen keagamaan di Tanjungbalai, Sumut.

Ibu Hamil, Asap, dan Sumut

Dampak kabut asap (Foto: Blogspot)

Beberapa hari yang lalu, saya mengantarkan istri ke dokter kandungan. Selain konsultasi kondisi kandungan, saya ingin memastikan bagaimana bila istri saya memasuki kawasan asap di Sumatera Utara.

Awal pekan depan, saya dan istri berencana terbang dari Bandung, Jawa Barat, menuju kampung halaman, Bandar Pasir Mandoge, Asahan, Sumatera Utara. Lantaran asap di Sumatera Utara masih belum hilang, saya bertanya kepada dokter perihal kesehatan istri saya beserta kandungannya. Dokter memang tidak melarang berkunjung ke kawasan terkena asap, namun dokter tetap mewaspadai istri saya. Catatannya, tidak terlalu lama berada di Sumatera Utara. “Kalau bisa, secepatnya pulang lagi. Karena, asap tidak baik bagi kesehatan kandungan yang masih berusia muda,” papar dokter tersebut.

Istri saya hanya satu di antara sekian ibu hamil yang mengkhawatirkan kesehatan kandungannya ketika berada di kawasan berasap. Berdasarkan data BKKBN, jumlah ibu hamil di Sumatera Utara setiap tahunnya sejak 2011 mencapai 300 ribu lebih. Jumlah ini berdasarkan segala bentuk serta usia kehamilan.

Dokter mengatakan, kandungan asap beracun, sehingga berbahaya bagi pertumbuhan janin apabila racun bisa menembus ke dalam tubuh sang ibu. Saya bukan dokter, tetapi saya memahami bagaimana risiko 300 ribu lebih calon penduduk Sumatera Utara terkontaminasi racun asap.

Secara sederhana, racun asap yang terhirup ibu hamil akan berdampak bagi perkembangan janin. Dampak buruknya, yakni bayi menjadi pesakitan atau kematian. Dalam sebuah artikelnya di laman online, terbit bulan lalu, September 2015, dr. Syamsul Bahri Riva’I mengingatkan bahwa racun asap dapat menyebabkan kematian janin. Menurutnya, racun akan mengganggu plasenta janin apabila mampu menembus tubuh sang ibu. Kemudian sirkulasi oksigen janin juga terganggu. Selanjutnya, dampak fatal itu bisa saja terjadi bagi sang janin.

“Diantara racun yang berbahaya yang terhirup oleh kita saat ini adalah nitrosamine, tar, formaldehid, karbon monoksida, ammonia, logam, seperti cadmium, dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), polonium radio-aktif, hidrogen sianida, dan polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Zat ini dapat menyebabkan mutasi DNA dan kematian sel (apoptosis) yang berakibat terjadinya kanker, diantaranya kanker ovarium, serviks, payudara pada wanita,” demikian paparan dr. Syamsul.

Selain risiko terburuk tersebut, bila janin telah menjadi bayi dan terkontaminasi racun asap, sangat memungkinkan sang bayi terlahir prematur atau bahkan cacat. Risiko ini jauh lebih besar ketimbang risiko fatal tadi, karena bergantung kadar racun yang masuk. Risiko juga disebabkan tingkat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).

Dengan demikian, 300 ribu calon bayi yang terlahir di Sumatera Utara berpotensi mengalami gangguan. Sebagian di antaranya bahkan berpotensi terserang gangguan kesehatan. Tentu dapat dibayangkan bila 10 persennya terlahir dengan kondisi tidak normal. Artinya, penduduk Sumatera Utara dengan kelainan kesehatan akan semain tinggi.

Tanpa melapaskan faktor diri sendiri, saya memahami besar faktor yang ditimbulkan akibat kebijakan pemerintah terhadap asap. Persebaran asap dari Riau hingga Sumatera Utara bukan terjadi begitu saja alias “fenomena” yang berdiri sendiri. Kebakaran, ekonomi politik, dan kekuasaan merupakan tiga aspek penting yang secara tidak langsung menyebabkan keberadaan asap. Akibatnya, masyarakat terkena imbasnya. Begitulah, saya memahami, bagaimana perkembangan janin di dalam tubuh istri saya tidak berdiri sendiri. Janin tumbuh dengan faktor-faktor lainnya.

16 Oktober 2015

Jokowi, Media, dan Sumut

ilustrasi (karikaturjokowi.blogspot.com)

Jokowi, Media, dan Sumut - Pengumuman Mahkamah Konstitusi (MK) telah disampaikan, yang menandakan resminya Joko Widodo terpilih sebagai presiden berikutnya di mata hukum. Kini rakyat tinggal menunggu peresmian sang presiden baru pada 20 Oktober mendatang dan menunggu kerja nyata sang mantan gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) tersebut. Bagi penduduk Sumatera Utara (Sumut), sebagai bagian dari partisipator pilpres, kiranya perlu ikut mengawal secara aktif kinerja-kinerja Jokowi.

Dua hal yang terkait janji politiknya ialah pembangunan desa-desa dan keaktifan rakyat. Sejak awal kampanye, Jokowi menyampaikan bahwa desa akan menjadi fokus pembangunan. Di sanalah masyarakat Sumut perlu berperan aktif mengawal kerja Jokowi (dibantu Jusuf Kalla) di era pemerintahan mendatang. Apalagi, Sumut masih memiliki sekitar 2.000 desa tertinggal dari 5.889 desa di Sumut. Dengan mengawal, masyarakat telah berpartisipasi terhadap kinerja pemerintah.

Pertanyan dasarnya, dengan apa masyarakat Sumut mengawal? Di tengah keterbukaan informasi dan keterbukaan akses komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya ini, media massa merupakan jembatan. Mengawal wacana melalui media massa berarti mengawal kebenaran penguasa (ordinat) dan kebenaran rakyat (subordinat).

Hal utama yang dilakukan masyarakat Sumut ialah melek media. Sejak awal pencalonan gubernur DKI Jakarta, Jokowi merupakan praktisi yang melek media. Kesadaran media oleh figur seperti ini perlu diterjemahkan sebaik mungkin, sebagai figur sadar media. Bukan tidak mungkin setiap aksi perbuatan figur tersebut di depan publik merupakan tahap pencitraan. Masyarakat perlu membedakan mana perilaku citra dan mana perilaku sebenarnya. Mana realitas dan mana hiperealitas.

Sebelum masa-masa pemilihan presiden (pilpres), Jokowi adalah satu-satunya politisi yang "media darling". Tindakannya yang berbaur dengan "wong cilik" dalam bekerja menjadi pilihan berita menarik bagi pengolah berita. Gestur, gaya bahasa, serta tatapan matanya saat tampil di depan layar kamera menarik para wartawan untuk selalu menginformasikan perihal Jokowi.

Selain itu, di dalam dunia internet, pada masa-masa jelang pencoblosan, Jokowi sangat terbantu atas adanya media alternatif (media sosial). Hal ini terlihat dari rilis lembaga survei politik khusus internet (netizen), PoliticaWave. Berdasarkan pengamatan PoliticaWave pada 4-5 Juni 2014, perbincangan di dunia internet tentang Jokowi unggul atas Prabowo, dari 34 provinsi. Begitu pula masa debat kampanye, 9 Juni 2014, percakapan mengenai dukungan terhadap Jokowi unggul jauh atas Prabowo. Pasangan Jokowi-JK mendapat 47.610 percakapan, sedangkan Prabowo hanya 16.003 percakapan.

Hal kedua yang perlu dipahami masyarakat Sumut ialah sadar kekayaan alam Sumut. Sadar kekayaan ini guna mengawal transaksi politis atas sumber-sumber daya alam di Sumut. Kekayaan alam bisa saja berkurang drastis akibat ketidakpedulian masyarakat terhadap sumber daya alam (SDA).

Pada 2013, Badan Pusat Statistik merilis 10 Provinsi dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tertinggi. Sumut berada pada posisi lima teratas, dengan nilai 118.640.902.74 (dalam rupiah). PDB, yang menjadi nilai ekonomi barang dan jasa , merupakan tolak ukur kekayaan suatu provinsi. Ini artinya, Sumut merupakan provinsi terkaya kelima di Indonesia. Di sisi lain, Sumut masih memiliki luas wilayah perkebunan sebesar 1.788.943 ha (tahun 2006).

Masyarakat yang aktif mengawal ialab masyarakat yang bersifat interaktif terhadap pemerintahnya. Selalu ada take and give informasi. Selalu ada reaksi-reaksi masyarakat, baik reaksi positif maupun reaksi kritis, terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat juga perlu aktif membangun opini.