Suku dan Agama di Sumut

ilustrasi toleransi (foto: blogspot)

Di masa awal perantauan, tahun 2006, dari Pematang Siantar ke Bandung, penulis menghadapi banyak pertanyaan. Begitu menginjakkan tanah di Bandung, rekan-rekan acapkali bertanya seputar identitas keagamaan penulis. “Agama apa, Mas?” atau “Agamanya Islam atau Kristen, Bang?”

Pertanyaan seperti itu muncul di awal-awal perkenalan. Berbeda dengan pertanyaan identitas bila hidup di Sumatera Utara (Sumut). Yang terlontar ialah ihwal identitas suku. “Marga apa, Lae?”

Tentu kedua bentuk pertanyaan tersebut menunjukkan karakter masyarakatnya. Masyarakat Sumut mengedepankan identitas kesukuan. Sementara masyarakat Bandung mengedepankan identitas keagamaan. Begitulah karakter masyarakat Sumut menjaga relasi sosialnya.

Terkait bahasan di atas, ketika penulis membaca opini “Patung Budha di Tanjungbalai Jadikan Destinasi Wisata” di Analisa pada 10 Oktober lalu, seolah karakter masyarakat Sumut telah pudar. Latar munculnya tulisan tersebut mengarahkan penulis pada simpulan bahwa karakter masyarakat Sumut tampaknya telah berubah. Tidak ada lagi relasi sosial yang mengedepankan suku.

Sumut, secara dominan, dihuni masyarakat suku Batak. Selain itu memang terdapat Melayu, China, Jawa, Minang, dan sebagainya. Karena mendominasi, tentu Batak menghegemoni (pola pikir) masyarakat Sumut (meminjam teori Gramschi, relasi dominasi dan hegemoni). Dengan begitu, pola kekerabatan Batak dapat menjadi acuan khusus untuk memahami masyarakat Sumut umumnya.

Bagi Batak, marga sangat menentukan cara relasi antarindividu. Dalam buku Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba, fungsi marga dipahami sebagai asal keturunan atau sabutuha. Hal ini terimplementasi saat orang Batak mengenali sesamanya. Marga menjadi identitas diri. Individu semarga dianggap dekat kekerabatannya.

Acapkali marga juga dipandang untuk memahami cara berpikir seseorang. Seseorang bermarga X, misalnya, identik dengan orang lain bermarga X lainnya. Kedua orang disetara melalui identifikasi marga yang sama.

Seiring perkembangan zaman, marga tak semata penentu pengidentifikasi sabutuha. Masyarakat Batak modern juga memanfaatkan marga untuk bekal ekonomi. Seakan nepotisme memang, namun fakta ini tak bisa dipungkiri.

Di sisi lain, identifikasi keagamaan di Bandung sesungguhnya tak jauh berbeda dengan marga. Agama menentukan relasi sosialnya. Individu yang seagama dianggap “satu kerabat”.

Yang perlu ditekankan, meski tidak mengutamakan identifikasi agama, bukan berarti masyarakat Sumut seperti itu tidak berlandasakan agama. Bukan berarti pula agama dinomorduakan. Langkah semacam ini sesungguhnya demi menjaga keharmonisan antarindividu (relasi). Lebih baik lagi, apabila hal itu didasari keyakinan akan perintah keagamaan untuk menjaga hubungan sesama lebih baik.

Kembali pada persoalan patung Budha, sesungguhnya gaya identifikasi berdasarkan agama tidak menunjukkan karakter masyarakat Sumut. Sentimentil keagamaan akibat pendirian patung Budha meruntuhkan karakter identitas adat istiadat. Sesungguhnya, karakter seperti itu mampu menaungi keberadaan masyarakat agama lain di tengah konteks kehidupan beragama yang ekstrim, sehingga toleransi beragama terjaga.

Pertanyaannya, apakah keutuhan berpikir masyarakat Sumut di Tanjungbalai telah punah? Tampaknya, toleransi beragama di Tanjungbalai perlu dipupuk melalui keutuhan hidup masyarakat Sumut.

Akhir ulasan, penulis ingin mengingatkan pernyataan guru bangsa yang dikenal pejuang toleransi, Abdurahman Wahid (Gus Dur). “Kalau sebenar-benarnya seseorang beriman kepada Tuhan, tentu tidak akan membenci seseorang karena perbedaan agamanya,” demikian mantan Presiden RI itu menggagas kehidupan bertoleransi.


NB: Hanya semacam pengantar ihwal toleransi di Sumut, dan terkait latar merebaknya sentimen keagamaan di Tanjungbalai, Sumut.

Tarujung

ilustrasi Jokowi (eksklusiftheme.blogspot.com)

Tarujung. Istilah ini bermakna “ada di ujung dan seakan terhimpit di antara pilihan”. Pilihan itu antara melakukan atau tidak melakukan. Pilihannya lebih memberatkan pada hal melakukan, tetapi tidak harus dilakukan. Sinonimnya dalam bahasa Indonesia ialah “kebelet”. Hanya saja, “kebelet” menitikberatkan pada perilaku, sedangkan “tarujung” pada posisinya.

Istilah ini merupakan istilah yang digunakan orang Medan. Meski berasal dari dialek Batak, saat ini bukan digunakan oleh orang Batak saja. Orang Melayu, Padang, Jawa, dan sebagainya yang sering berinteraksi dan telah lama tinggal di Sumetera Utara tentu pernah bersentuhan dengan istilah “Tarujung”.

Contoh kalimatnya, “Woi, siapa di kamar mandi? Tarujung ini, mo kencing awak.” Contoh lainnya, “Aih, awak udah tarujung kali mau nembak cewek itu.” Begitulah kira-kira kurang lebih penggunaannya.

Itu sekilas tentang “tarujung”, yang sesungguhnya akan menggambarkan bagaimana posisi politisi asal Solo, Joko Widodo, di tengah percaturan calon presiden kelak, elektoral 2014. Di tengah-tengah publik, nama Jokowi bak pahlawan di kegelapan. Misalnya saja, namanya digadang-gadang sebagai capres terunggul karena dianggap sederhana dan merakyat.

Dalam peta politik media massa (mainstream), Jokowi adalah politisi yang hidup sebatangkara. Dengan media-media televisi, sebagai media paling berpengaruh saat ini, Jokowi tidak memiliki relasi politik yang kuat. Dan ini bukan rahasia publik lagi, bahwa partai pengusung Jokowi tidak memiliki unit usaha pertelevisian. Begitu juga media cetak, koran. Lantas dari mana pencitraan Jokowi? Asumsi yang dapat diakui dari opini publik, nama Jokowi besar melalui apa yang disebut dengan istilah new media, ranah online. Hanya saja, itu dilakukan bukan melalui media online (portal berita), melainkan media sosial (sosmed), seperti Twitter dan sejenisnya.

Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana keterpengaruhan media sosial tersebut dan bagaimana melawan media mainstream. Media massa mainstream tentu lebih berpengaruh dibandingkan nonmainstream. Pertarungan konstruksi wacana lebih diunggulkan media massa mainstream.

Selanjutnya, nama Jokowi mulai digeser dalam percaturan survei politik. Dalam kurun setahun, 2013, Jokowi selalu unggul di berbagai survei. Mungkin hanya satu atau dua survei yang tidak menempatkan Jokowi di tempat teratas dalam hasil survei. Tetapi, itu pun ditempatkan pada urutan kedua.

Tahun politik 2014 tinggal menghitung jari saja. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum medeklarasikan Jokowi, entah itu sebagai capres atau wakil capres 2014. Di tengah-tengah tingginya sorotan publik terhadap Jokowi, tentu Jokowi seakan tarujung di peta percaturan capres 2014. Jika tidak, manuver politik antitesis dari berbagai sudut perihal Jokowi bisa saja muncul dari media massa mainstream dan survei.

“Alamak, kasihan kali Jokowi tarujung...”