Vonis Ahok dan Masalah Hukum yang Tak Usai

Newsth.com

Terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahya Purnama divonis 2 tahun penjara, Selasa 9 Mei 2017. Oleh pengadilan, ia dianggap bersalah karena ucapannya di Pulau Seribu, Jakarta, mengandung muatan penistaan terhadap agama Islam.

Jauh sebelum kasus yang menimpa bekas politisi Gerindra dan Golkar itu, ada filsuf Yunani Sokrates mengalami hal yang sama. Hal ini terjadi pada tahun 399 SM. Sokrates diajukan ke pengadilan dengan tuduhan menggagas Tuhan baru di luar Tuhan yang diakui negara Athena pada masa itu.

Dalam proses persidangannya, pengadilan mendapatkan tekanan publik. Tuduhan dan penilaian terhadap Sokrates pun berkembang ke mana-mana. Di antaranya, ia dianggap atheis dan ada pula yang menganggapnya "Tuhan baru".

Di penghujung persidangan, Sokrates akhirnya ditetapkan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Bagi Sokrates, hukuman yang ia terima terasa tidak adil karena tuduhan kepada dirinya tidak terbukti di persidangan. Ia paham bagaimana para penuduh memberi pengaruh terhadap pengambil keputusan. Ia terima keputusan itu sebagai warga Athena yang patuh terhadap hukum.

Selanjutnya ada kasus mirip di dunia seniman musik. Berawal dari ucapan musisi The Beatles, John Lennon. Ia mengatakan "The Beatles lebih populer daripada Yesus." Pernyataan itu dimuat di Evening Standar pada Maret 1966, berdasarkan wawancara jurnalis Inggris berma aMaureen Cleave dengan John Lennon. Empat bulan kemudian, hasil wawancara itu muat kembali di Datebook, Amerika Serikat.

Dari sana muncul kemarahan pemeluk agama Kristen karena menganggap perkataan John Lennon adalah pelecehan terhadap Yesus. Kerusuhan terhadi di mana-mana, di berbagai negara, hingga petinggi Vatikan pun memberi reaksi. Protes keras terhadap John Lennon dan The Beatles dilakukan dengan cara membakar piringan atau kaset The Beatles.

John Lennon tidak dihukum seperti Sokrates. Hanya saja, ia dihukum dengan cara yang lebih keji oleh penggemarnya sendiri, bernama David Chapman. John Lennon dibunuh dengan tembakan pistol oleh Chapman pada 8 Desember 1980. Chapman ternyata diketahui penggemar yang terganggu kejiwaannya. Pembunuhan itu tidak bisa dilepaskan dari kontroversi John Lennon tahun 1966. Setelah diselidiki, selain kejiwaan, Chapman juga merupakan penganut Kristen konservatif.

Sementara di Indonesia ada kasus-kasus penistaan agama sebelum Ahok -panggilan akrab Basuki Tjahya Purnama- dengan pola yang tidak jauh berbeda. Dimulai dari kasus HB Jassin, Arswendo, hingga Lia Eden. Ketiganya adalah kasus yang juga menyita perhatian publik di masanya, tak ubahnya kasus Ahok yang menciptakan demo-demo massa secara rutin.

Dari rentetan kasus ini, ada banyak hal yang dapat jadi dipahami. Pertama, agama sebagai objek hukum akan sulit ditelaah. Hukum menggunakan paradigma positivistik. Dalam cara pandang positivisme, setiap hal harus dibuktikan secara inderawi. Di sinilah letak perbedaan antara ranah agama dan hukum. Tidak semua dimensi keagamaan dapat dibuktikan karena memuat unsur keyakinan (iman) dan wahyu, sementara hukum wajib membuktikan baik terkait tuduhan maupun sangkalan.

Kedua, keberagamaan simbolik. Penistaan sebenarnya masalah yang berawal dari persoalan simbolik. Bermula dari bahasa -sebagai simbol- menjadi di luar kesimbolan. Di mana pun dan sampai kapan pun, akan selalu ada manusia beragama secara simbolik atau menitikberatkan pada simbolismenya, bukan pada hakikat atau subtansinya.

Ketiga, common opinion mempengaruhi keputusan pengadilan. Secara tidak langsung, tuntutan massa dan desakan publik memberi dampak terhadap keputusan pengadil. Hal ini sering terjadi di dalam persidangan yang membawa persoalan atau objek persidangan terkait isu agama.

Dapat simpulkan bahwa vonis Ahok merupakan penanda masalah hukum yang tak pernah usai. Sampai kapan pun hukum tidak dapat mengobjektifkan persoalan keagamaan.

Ahok, Pilkada, dan Kapitalisme

ilustrasi kapitalisme (gambar: naw-art.blogspot.com)

Ahok, Pilkada, dan Kapitalisme - Ribut-ribut sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tertuang melalui RUU Pilkada yang berdampak pada pengunduran diri Basuki Tjahya Purnama (Ahok) dari Partai Gerindra tidak lebih sebatas dagelan politik saja. Dipicu persoalan sistem pemilukada, Ahok dan Partai Gerindra berbuntut pada perselisihan antara Ahok dan pengurus partai.

Ibarat kolam ikan yang mengalami masalah pada air hingga ikan pun kena imbasnya. Begitulah gambaran perselisihan antara Ahok dan pengurus partai. Sesungguhnya perselisihan tersebut tidak sebatas dagelan, karena hakekat persoalan tidak terletak pada perbedaan pandangan antara Ahok dan pengurus partai terhadap sistem pilkada. Lebih jauh dari itu, persoalan bermula dari perdebatan nilai demokratis di dalam dua pilihan sistem pilkada, yakni pemilu langsung atau pemilu melalui anggota dewan (DPR). Pemilu langsung dianggap menciptakan efek korupsi bagi kandidat kepala daerah. Sebaliknya, pemilu melalui anggota dewan retan terhadap jual-beli suara. Pemilu melalui anggota dewan juga mengabaikan hak politik suara rakyat.

Hakekat persoalan di dalam perdebatan nilai demokratis tersebut sesungguhnya dampak atas penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme menempatkan nilai kekuatan, nilai kemuliaan, dan nilai kehormatan pada materi. Kapitalisme tidak memandang nilai ketulusan, nilai kemulian, dan nilai pengabdian. Dengan demikian, nilai demokrasi di tengah kapitalisme akan mengabaikan nilai pengabdian, nilai kemuliaan, dan nilai ketulusan pejuang demokrasi. Tak salah bila disebut “demokrasi itu mahal harganya”.

Baik pemilihan langsung maupun melalui anggota dewan, keduanya sama-sama berpotensi terjadi transaksi materi. Transaksi materi pada sistem pemilihan langsung terjadi antara calon (yang dipilih) dan masyarakat (pemilih). Begitu pula dengan pemilihan melalui anggota dewan, antara calon dan anggota dewan (pemilih).

Keduanya-duanya sama pula mengabaikan hal ihwal kebaikan dan cita-cita calon. Calon yang memiliki rekam jejak yang bagus belum tentu mampu memenangi kontetstasi pemilu kepala daerah. Calon yang memiliki niat pengabdian kepada rakyat belum tentu dapat memenangi kontestasi politik. Nilai ketulusan, nilai kemulian, dan nilai pengabdian calon hanya sebatas nilai yang sifatnya biasa. Nilai-nilai ini tidak mampu menjadi daya tarik di tengah kehidupan pramatisme politik.

Idealisme tanpa uang (materi) itu nihil. Begitulah pandangan yang merasuki dunia yang kapitalistik. Kapitalisme yang telah masuk ke berbagai sendi-sendi kehidupan selalu memandang nilai dan perbuatan tanpa uang adalah keterbelakangan. Di sinilah letak dilematisnya, apakah kontestasi politik yang demikian mengusung idealisme tanpa materi atau justru melangkah berdasarkan materi.

Materi memiliki daya pesona tersendiri dibandingkan nilai-nilai tersebut. Pemilih terperangkap pada pragmatisme, di tengah tuntutan ekonomi kapitalisme. Materi dapat memenuhi kebutuhan ekonomi pemilih, paling tidak membantu. Dengan demikian, materi mampu mengantarkan calon memenangi kontestasi politik.

Pergualatan Ahok dengan pihak-pihak yang berseberangan dapat dipahami sebagai dagelan politik yang tidak mempersoalkan sumber permasalahan. Kedua belah pihak dapat dikatakan bertindak benar. Namun juga sebaliknya, dapat dikatakan bertindak salah. Seperti analogi di atas, apa yang dilakukan Ahok dan pihak yang berseberangan dengan Ahok merupakan dampak semata. Ibarat ikan yang mati di kolam akibat kandungan yang tidak baik pada air.

Menitikberatkan cara mana yang terbaik sama halnya memahami dengan ikan mana yang baik menggantikan ikan-ikan yang mati di dalam kolam tersebut. Bukankah perhatian seharusnya tertuju pada air dan sumber air. Memahami air dan sumber air berarti memahami ihwal mengapa kecurangan materi di dalam pelaksanaan pilkada sering terjadi. Dengan demikian, masyarakat membutuhkan pemecahan masalah lebih jauh lagi dari perdebatan antara pilkada langsung maupun tidak langsung, apalagi dagelan politik semata.

Mereka Layak Diperhitungkan

Mereka Layak Diperhitungkan

Mentari pagi tanggal 9 Juli mendatang merupakan pijakan asa bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hari itu, rakyat Indonesia dipersilakan memilih orang nomor satu yang akan memimpin negeri ini. Sayangnya, pilihan masyarakat saat ini jatuh hanya beberapa nama tokoh saja dan cenderung 4L, elo lagi elo lagi. Bosen kan? Pastinya!

Beberapa pihak belakangan mencoba menyajikan sejumlah nama alternatif dari tokoh yang 4L tadi. Salah satunya dari unsur kepala daerah berprestasi. Inisiatif itu lahir, dari kebuntuan akan tambunnya oligarki (penguasaan sekelompok orang) di tubuh partai politik. Padahal Kompas sempat menyebut suatu hari kelak para kepala Daerah ini merupakan rahim baru kepemimpinan yang tumbuh pascareformasi. Selain Kompas, Majalah Tempo juga intens mengulas beberapa nama Kepala Daerah (Bupati/Walkot) yang dianggap berprestasi.

Sayangnya, memunculkan nama baru bukanlah pekerjaan mudah. Persis yang seperti om Burhan Muhtadi bilang, mereka –Kepala Daerah Sukses- kurang publikasi!

Ambil contoh, wacana Kepala Daerah Sukses yang mulai muncul sejak sejumlah nama kepala daerah  muncul dalam deretan calon kepala daerah terbaik dunia di 2012 silakan cek Long List World Mayor –http://www.worldmayor.com/contest_2012/longlist-2012.html.

Dua nama dari empat nama yang muncul di list 2012 lalu itu, kini dua nama seperti Jokowi dan Tri Rismaharini sudah disambut oleh blow up media yang luar biasa. Coba deh liat ekspektasi para tokoh dan pengamat di bawah ini mengenai kepala daerah menjadi Capres/Wapres suatu hari nanti:

Mereka yang Belum banyak disebut

Selain Jokowi dan Tri Rismaharini sebenarnya ada beberapa kepala daerah lagi yang meski sudah familiar rasa-rasanya tidak fair apabila media mainstream kurang mengekspose  kehadiran mereka. Mereka adalah Ahmad Heryawan, Basuki Purnama Tjahaja, Isran Noor, dan Syahrul Yasin Limpo.

Apa yang membuat mereka layak dilirik oleh partai maupun publik? Berikut rekam jejak kepemimpinannya (track record) yang berhasil saya himpun dari berbagai sumber.

11)      Ahmad Heryawan

Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang telah kali kedua menjabat ini sepanjang kepimimpinannya di Provinsi Jawa Barat telah meraih segudang prestasi, di antaranya meraih 111 penghargaan dari berbagai bidang. Prestasi yang paling menonjol ialah inflasi, laju pertumbuhan ekonomi (LPE), penduduk miskin menurun, infrastruktur dengan kemantapan jalan provinsi 97 persen serta meningkatnya angka partisipasi sekolah dari SD, SMP, SMA. Kiprah publik dan politiknya trenginas, membuat Aher menjadi salah satu kandidat kuat calon presiden hasil Pemira PKS bersama Anis Matta dan Hidayat Nur Wahid.

22)      Basuki Tjahaja Purnama

Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok pernah diganjar penghargaan Bung Hatta Award 2013. Ahok merupakan tokoh antikorupsi yang memiliki visi mengampanyekan tranparasi anggaran dan kinerja, baik pada saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta maupun sebelumnya, saat menjadi Anggota DPRD Belitung Timur, Bupati Belitung Timur, maupun Anggota DPR RI. Kemampuannya dalam membebaskan biaya layanan pelayanan kesehatan gratis, saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur turut membuat Gus Dur rela untuk menjadi juru kampanye saat Ahok maju dalam Pemilihan Gubernur Bangka Belitung walaupun akhirnya kalah. Ahok, yang saat ini bersama Joko Widodo memimpin Jakarta, dianggap sebagai duet yang cukup fenomenal, karena mampu menjawab kegelisahan publik terhadap nama yang tepat untuk memimpin Ibukota. Kini Ahok juga mulai disebut-sebut sebagai salah satu calon kandidat alternatif dalam menyongsong Pemilu 2014.

33)      Isran Noor

Isran pernah berani menutup 3 perusahaan asing yang bermasalah di Kutai Timurl, yakni Churcil Mining, Planet Mining, dan Miang Besar Coal Terminal. Terakhir, dia juga berani menghadapi tuntutan Churcil Mining dan Planet Mining di Arbitrase Internasional dengan nilai tuntutan mencapai US$ 2 Miliar. Isran meniti karier panjang sebagai birokrat, sebelum akhirnya duduk sebagai Wakil Bupati dan Bupati Kutai Timur. Sebagai Bupati Kutai Timur, banyak terobosan yang dia lakukan, seperti pendidikan gratis hingga SMA dan pemberian insentif guru secara proporsional berdasarkan zona keterjangkauan. Selain itu, dia juga mampu menekan angka kemiskinan menjadi 6%. Isran saat ini menjabat sebagai Ketua Umum pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Isran juga sekarang menjadi Ketua Umum Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia (PERHIPTANI), karena Isran dinilai memiliki concern yang kuat di bidang pertanian. Selain itu visi kemaritiman Isran yang kuat membuatnya berinisiatif untuk menghibahkan sebuah Kapal bernama KRI Kudungga kepada TNI AL. Tujuannya untuk menjaga perairan Kutai Timur dari illegal fishing. Kini Isran berhitung untuk maju dalam kontestasi calon presiden melalui konvensi rakyat.

44)      Syahrul Yasin Limpo

Syahrul merupakan salah satu nominator bersama 3 kepala daerah lainnya dalam ajang pemilihan Kepala Daerah Terbaik di Dunia, “City of Mayors”. Titian karier Syahrul terbilang panjang dan murni seorang birokrat karier, jabatan mulai dari lurah, camat, bupati, KaBiro, Sekwilkab, wakil gubernur, hingga akhirnya sekarang terpilih untuk kedua kalinya sebagai Gubernur. Itu menunjukan kemampuan Syahrul sebagai seorang pemimpin dan birokrat ulung. Saat memimpin di level Luran dan Camat, dia pernah diganjar penghargaan sebagai lurah dan camat teladan nasional. Saat menjadi Gubernur, ratusan penghargaan juga dia peroleh, di antaranya bintang Mahaputra Utama, Pataka Parasarnya Purna Karya Nugraha selama tiga tahun berturut-turut yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Selain itu, untuk pertama kalinya juga selama tiga tahun berturut-turut Syahrul memperoleh Adikarya Pangan Nusantara, yakni penghargaan kepada pemerintah yang memiliki manajemen ketahanan pangan yang baik. Hal itu dikarenakan saat ini Sulsel menjadi salah satu lumbung padi nasional. Saat ini, ia juga diberi tanggung jawab sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia periode 2011-2015.

Nama-nama ini muncul karena mereka sudah membuktikan bahwa dalam level mikro pengelolaan negara cukup sukses dengan berbagai kebijakan dan prestasi yang konsisten. Artinya, uji kualitas terhadap figur-figur ini sudah berlangsung, baik di level birokrasi yang meritokratis maupun kompetisi di internal partai yang begitu kompetitif. Oleh karena itu, “menu tambahan” ini dapat dipertimbangkan dalam menyambut Pemilu nanti, sebagai pilihan atau bahkan alternatif untuk menjawab tantangan zaman. (adv)