Jokowi sebagai McDonalidisasi Politik

ilustrasi (foto: blogspot)

Jokowi sebagai McDonalidisasi Politik - Jokowi Widodo (Jokowi) adalah seorang pemimpin daerah, Ibukota Jakarta. Tentu semua banya kita yang tahu perihal jabatan Jokowi ini. Ia merupakan kader Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), yang memulai kepemimpinan daerah dari Solo sebagai Wali Kota. Selanjutnya, ia melakoni jabatan seorang pemimpin DKI Jakarta berkat kerja sama PDIP dengan Partai Gerinda.

Karena kader partai oposisi ini mampu menduduki daerah strategis, Ibukota Jakarta, namanya melejit begitu cepat. Banyak survei menyatakan Jokowi sebagai unggulan utama. Saking banyaknya, mungkin kita dapat menelusuri satu per satu hasil survei tiap-tiap lembaga survei, entah itu lembaga survei independen maupun nonindependen. Apa pun hasil survei tersebut, patut dipandang bahwa Jokowi merupakan figur politik. Karena itulah ia disertakan dalam berbagai sumber politik.

Apa pun yang disampaikan Jokowi, itu adalah cara komunikasi politik. Apa pun yang ia perbuat, itu adalah perbuatan politis. Tak ayal pengamat politik menilai fenomena Jokowi sebagai suatu pencitraan politik.

Dalam kerangka politik era liberalisasi, keterbukaan berbagai dimensi, saat ini patut pula kita melihat fenomena Jokowi dan PDIP sebagai suatu pola pembentukan calon presiden. Pola ini sama halnya dengan pola populisme komoditas. Berbagai komoditas saat ini hanyalah pepesan kosong. Komoditas lebih mengutamakan keterkenalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ketimbang isi. Seleksi bukan lagi berdasarkan kualitas, melainkan berdasarkan kuantitas.

Gejala tersebut samahalnya dengan junkfood atau fastfood. Prinsip utamanya ialah keterkenalan serta keinginan massa. Ritzer menyebut hal ini sebagai McDonalization (McDonaldisasi), yang mengambil fenomena Mc Donald sebagai objek pengamatan.

Ritzer memandang empat aspek McDonaldisasi. Apabila keempat aspek ini telah terpenuhi, maka keterkenalan dan ketergantungan branding akan tercapai. Keempat unsur tersebut ialah keterkenalan, kuantifikasi, prediktabilitas, dan pengendalian (controlling).

Pertama, keterkenalan. Langkah keterkenalan dilakukan melalui kepemehaman kondisi sosial (pemataan sosial). Setelah langkah memahami kondisi sosial itu dilakukan, figur yang tepat pun dimunculkan berkali-kali melalui berbagai upaya. Di antaranya pengoptimalan media massa sebagai media mainstream hingga media-media alternatif seperti media sosial internet.

Selanjutnya, kedua, kuantifikasi. Kuantifikasi lebih utama dibandingkan kuantitas. Bahkan, kuantitas seakan “musuh”, karena terkait keterkenalan. Figur akan muncul ke banyak tempat agar memunculkan sosoknya. Tidak penting seperti apa kualitas dan efektivitas kedatangan figur itu ke suatu lokasi. Utamanya, bagaimana figur mampu mendatangai dan mendekati masyarakat secara bertubi-tubi. Karena itu, wajah bila sebagian orang meragukan blusukan Jokowi.

Ketiga, prediktabilitas. Dalam aspek ini, Ritzer memandang penjualan komoditas terus didorong guna mendapatkan keuntungan. Pola ekonomi saat ini memaksa untuk mencari keuntungan. Varian-varian komoditas suatu merek (brand) terus diciptakan demi mengikuti selera perubahan pasar. Demikian halnya dengan figur politik, cara-cara pendekatan terus dilakukan ke masyarakat demi menjaga stabilitas branding. Dalam hal ini, wajar pula bila banyak yang mempresiksikan bahwa ke depannya akan banyak tindakan-tindakan fenomenal Jokowi.

Akhir pandangan, saya sepakat pada pernyataan pengamat politik bahwa kultus Jokowi berpotensi pada keterjebakan. Komoditas yang cepat melejit akan cepat pula lenyap. Ibarat makanan fastfood, cepat disajikan cepat pula kita muak. Enak dipandang, tetapi tak cukup baik kandungan gizinya. Politik dan komoditas industri dalam era postmodern sama saja.

Komoditas yang begitu luas keterkenalannya hanyalah bentuk pepesan kosong. Bila suatu komoditas berkualitas tinggi, mengapa perlu proses branding? Kita perlu mengingat sisi filosifi bahwa gula akan selalu dicari semut.

(dimuat di Harian Pelita)

Partai Politik seperti Pengusaha McDonald

foto: blogspot(dot)com

Hiruk pikuk partai politik, perpindahan politisi partai dari partai ini ke partai itu, pembersihan citra partai, hingga agenda-agenda partai pada tahun 2013 ini semakin meningkat. Tak jarang pula kepentingan-kepentingan partai direalisasikan melalui medium-medium yang disalahgunakan fungsinya. Fakta ini wajar, sebab tahun 2014 adalah tahun final perebutan kekuasaan, yang konon dianggap bentuk paling demokrasi di dalam penentuan penguasa negara.

Tahun 2013 dijadikan sebagai tahun fetisisme –suatu daya tarik dengan melupakan subtansi atau isi- oleh partai politik. Mereka (partai politik) berdandan sedemikian rupa. Mereka mempercantik diri ke media massa. Mereka memoles daya tarik semaksimal mungkin demi menarik daya pikat dari masyarakat. Masyarakat yang terpedaya fetisitas menjadi lupa makna hakiki dan lupa “tugas” partai politik.

Mereka membutuhkan ruang untuk menyampaikan pesona mereka. Di sanalah peran media massa, sebagai salah satu instrumen perwujudan negara demokrasi, “membantu” pemunculan fetisitas partai politik –bila media massa tidak cerdas dan tidak menjaga independensi, media massa akan “dibeli” untuk pemunculan fetisitas partai politik. Media massa yang cerdas ialah media massa yang tidak ikut-ikutan arus fetisisme partai politik semata.

Selain itu, tahun 2013 juga dipenuhi pemilihan kepala daerah (by vote). Sebelumnya, tahun 2012, masyarakat DKI Jakarta melakukan pemilihan gubernur. Sedangkan tahun ini, berbagai daerah telah dan akan melakukan pemilihan kepala daerah, seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan daerah kabupaten. Mereka memanfaatkan kondisi pemilihan daerah ini sebagai momentum konsolidasi massa.

Tokoh sosial pascamodern Ritzer mendeskripsikan konteks sosial pascamodern tidak sebatas pertumbuhan mesin-mesin kapitalistis, melainkan juga sebagai masyarakat yang berada pada kubangan budaya massa. Bukan lagi sekadar produksi lalu muncul transaksi jual beli. Lebih dari itu, ada unsur efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol. Keempat unsur inilah yang menyusun konsep McDonaldisasinya Ritzer, yang diambil dari fenomena makanan siap saji asal Amerika tersebut, McDonald.

Kini McDonalisasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya ialah aspek kehidupan bernegara. Politisi, sebagai penggerak partai politik, kini menjalan proses McDonalisasi di dalam pemilihan umum.

Pertama, indikasi yang terlihat ialah pengusuangan kepala daerah yang telah terkenal luas. Keterkenalan diusung partai politik demi efisiensi. Apabila tanpa keterkenalan, langkah pemenangan menjadi sulit dan mahal, karena harus ekstra pembiayaan dan ekstra kampanye-informatif. Prinsip utamanya berkonsepsi pada kebutuhan pasar. Sosok yang dianggap “dibutuhkan pasar”, dengan mengabaikan kualitas, dengan mudah diusung partai politik.

Kedua, terkait efisiensi, partai politik tidak mengusung calon berdasarkan kualitas kepemimpinan calon, baik dari sisi ideologi maupun sisi kecakapan memimpin. Kuantitas (kuantifikasi) dianggap melebihi kualitas. Partai politik lebih mengutamakan hitung-hitungan suara melalui keterkenalan. Satu model yang cukup dikenal dalam pencapaian target ini ialah penghitungan statistik. Mereka (seakan-akan) tidak bertanggung jawab terhadap kuliatas calon, (seakan-akan) tidak memerhatikan kesesuaian ideologi calon dengan ideologi partai, dan (seakan-akan) tidak peduli pada kemampuan penyejahteraan rakyat. Targetan partai politik hanya berdasarkan hitung-hitungan suara, misalnya, bagaimana mereka mampu meraih 50 persen suara dari 200 juta jiwa lebih penduduk Indonesia.

Ketiga, perubahan berkala terus ditunjukkan partai politik dalam mengusung calon. Fenomena yang sangat menarik dari keterprediksian ini ialah pengusungan seniman populis Roma Irama sebagai calon presiden 2014. Beberapa partai telah menyatakan ketertarikan terhadap pengusungan Roma. Seniman populis yang menjadi calon pemimpin seperti itulah langkah keterprediksian. Mereka lebih memilih seniman populis demi pencapaian efisiensi dan pencapaian kalkulabilitas.

Keempat, ialah kontrol massa. Selain media massa wujud jurnalistik, media massa berbasis teknologi juga menjadi alat pengontrol massa. Misalnnya, media sosial Twitter, Facebook, dan Youtube. Era teknologi digital ini telah mengarahkan perhatian publik ke ranah maya, sehingga mereka mengikuti langkah ke mana perhatian massa itu bergerak.

Dari uraian ini, mereka seakan menjual McDonal (makanan) ke masyarakat, tentunya dengan logika penambahan nilai dalam sirkulasi kapital (added value). Mereka akan mencari modal yang banyak agar mampu memproduksi banyak McDonal. Pertanyaannya selanjutnya yang sulit dipahami publik ialah dari mana asal modal “pengusaha McDonal” tersebut?