fredy wp

Awas Pecandu Mall

2012-02-01T20:05:00.000-08:00

Suatu kali saya menikmati makan di Chicken Village, di mall Kelapa Gading. Makan sambil menikmati suasan memang asik. Tapi, tanpa sadar pengunjung, termasuk saya, memang diupayakan oleh penguasah resto untuk berlama-lama. Dengan kenyamanan kita diajak untuk berlama-lama di dalam resto.

Dari banyak deretan resto yang saya pandang, cuma satu resto yang tergolong kuliner khas Indonesia. Nama restonya Kafe Betawi. Kecuali itu, segala resto yang ada yang saya lihat adalah resto asing. Asing dari segi nama, makanan, desain interior, hingga (mungkin) tradisi penyajiannya.

Negara ini sudah terlalu lama diam, terlalu asik menjadi negera ketiga, bahkan enggan untuk bersuara kepada negara-negara yang tergolong sebagai negara ordinat di kancah global. Politik, ekonomi, budaya, agama, sampai strategi bisnis resto pun kita tidak punya suara. Seakan-akan menjadi tamu di negeri sendiri.

Klik link di bawah ini:
Awas Pecandu Mall

Kritikus Populer

2011-12-24T08:53:00.000-08:00

Komedi yang Cerdas

Stand Up Comedy, itulah acara baru komedi yang belakangan sedang digemari publik televisi. Nuansa komedi kroyokan perlahan-lahan tergusur dengan adanya konsep individu yang memberikan tawa dengan sajian konsep yang dapat dikatan baru. Acara ini disiarkan oleh dua stasiun televisi dengan konsep masing-masing, yakni Kompas TV (konsep sayembara) dan Metro TV (konsep show atau sekadar pertunjukan). Terlepas dari perdebatan bahwa acara ini justru menambah pandangan buruk setiap acara televisi di Indonesia; acara televisi di Indonesia tidak kreatif, ikut-ikutan luar negeri. Ya, tahun 2003, Last Comic Standing digagas oleh NBC Network di Amerika Serikat. Artinya, Stand Up Comedy merupakan saduran dari Last Comic Standing.

Di Indonesia, Stand Up Comedy erat kaitannya dengan Raditya, Pandji, Butet, dan Indro ‘Warkop’, yang sering muncul di tiap acara berlangsung. Bukan ingin saya menelisik sejarah penggagas acara ini di Indonesia, tetapi inilah wajah komedi baru kita yang merepresentasikan kejenuhan terhadap acara-acara komedi sebelumnya, juga merupakan invasi produk budaya global ke Indonesia yang berdampak pada kemungkinan terjadinya monoculture di masa depan. Menelisik lebih jauh, yang saya telusuri dari dunia maya, ide Stand Up Comedy telah ada sejak abad ke-18, hingga Thomas Dartmouth “Daddy” Rice disebut-sebut sebagai kakek (meminjam istilah RollingStone) Stand Up Comedy. Ide itu mungkin berkembang dari tradisi komedi Yunani yang berasal dari mitologi Yunani atas kepercayaan masyarakatnya terhadap dewa Dionysus.

Sementara itu, konsep lokal yang diangkat menjadi warna komedi pop, OVJ (Opera Van Java), disiarkan salah satu stasiun televisi di Indonesia serta telah lebih dulu populer. Gaya khasnya adalah membuat mimik wajah jelek, memukul orang lain (seakan-akan penonton puas terhadap penderitaan orang lain), dan mengolok-olok pemain lainnya. Topik para komedian OVJ tidak luas seperti topik-topik yang diangkat Stand Up Comedy. Topik-topik Stand Up Comedy lebih segar dan luas. Bentuknya dengan kritikan. Comic –istilah untuk sebutan pelawak Stand Up Comedy- sering kali mengkritik para pejabat, ruang publik, layanan publik, lirik lagu dan sebagainya. Wajar bila dipandang acara ini sebagai acara yang cukup cerdas, sebab tidak melulu membuat tertawa tetapi ada nilai-nilai kritik yang dibawa comic.

Comic sebagai Kritikus

Istilah “kritik” berasal dari bahasa Yunani, yakni krinein. Artinya adalah “menilai”, sedangkan orang yang menilai atau penghakim disebut kritein. Pada hakikatnya, kritik bertujuan menyampaikan kebenaran lain secara objektif tanpa menutup diri serta menerima terbuka pandangan-pandangan orang lain.

Tradisi kritik dalam kemasan komedi sudah ada sejak dahulu di dalam budaya tradisional Nusantara. Bobodoran dari tradisi Sunda, dan tradisi pewayangan ada Petruk dan Semar. Tokoh-tokohnya tampil dengan fisik buruk yang memberikan nilai khusus untuk tawaan terhadap, kemudian secara lugas mengkritik kehidupan-kehidupan yang sekiranya tidak layak bagi diri mereka.

Para comic tidak sungkan menilai layanan publik dengan nada sindiran yang bertujuan mengkritik. Misalnya, salah seorang comic di Kompas TV sempat menyindir ketidaknyamanannya berada di busway atas layanan yang diskriminatif terhadap orang pendek seperti dirinya (comic) karena para penumpangnya selalu menunjukkan ketiak yang tidak sedikit berbau dan basah.

Comic layak disebut sebagai kritikus popular. Kemasan acara dikemas ke dalam sajian popular dalam televisi. Kita berharap comic mampu menghadirkan kekonyolan-kenyolan sosial, penyimpangan para politisi, maupun pendiskriminasian layanan publik yang disajikan dengan nuansa tawa seolah-olah menyepelekan hal yang ditertawakan. Oleh karena itu, meskipun SUC itu bukan konsep murni dari produsen siaran nasional kita, tidak berlebihan bila Stand Up Comedy mampu memberikan gaya baru cara mengkritisi berbagai hal yang terkait terhadap kepentingan publik atau kepentingan masyarakat.

Fredy Wansyah

Peran Negara terhadap Ruang Publik Keagamaan

2011-12-24T07:15:00.000-08:00

Belakangan ini konflik keagamaan mendapatkan perhatian serius. Dua kasus yang mencuat adalah konflik GKI dengan penduduk setempat dan konflik Gua Maria. Konflik GKI bermula dari persoalan izin, sejak tahun lalu, kemudian merambah ke berbagai persoalan lainnya yang mencederai ketentraman hidup beragama di Bogor, khususnya Bogor Barat. Sementara itu, di Jawa Tengah pun terjadi “keganjilan” yang memunculkan potensi konflik antar umat beragama, setelah pada Kamis lalu diketahui bahwa Gua Maria dirusak oleh “sosok” tidak dikenal. Keduanya perlu mendapatkan perhatian serius sebab beberapa hari lagi salah satu umat agama di negeri ini akan merayakan hari besar.

Dua konflik tersebut menambah rentetan sejarah konflik keagamaan di negeri yang berpandangan pada keberagaman agama ini. Tidak aneh memang di negeri ini muncul berbagai kasus-kasus yang potensial terhadap konflik agama sebab sudah jadi konsekuensi keberagaman agama. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana peran negara dalam menyikapi konflik-konflik tersebut? Pun bagaimana menghadapi kemungkinan terjadinya konflik agama di masa-masa mendatang?

Saya tidak bisa memastikan apakah negeri ini tergolong sebagai negeri religius atau tidak religius, karena klasifikasi seperti itu cukup sulit bila mengacu pada realitas bangsa serta nilai-nilai multireligi yang ada di negeri ini. Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa agama, meski yang diakui negara hanya lima agama. Masyarakat Indonesia dominan merupakan umat beragama. Tetapi, faktanya negeri ini masih sulit menerapkan prinsip dan nilai-nilai keberagaman agama yang diwujudkan ke dalam plural.

Dalam sejarah bangsa, di Nusantara dahulu terdapat bermacam-macam kepercayaan, bahkan hampir masing-masing etnis memiliki kepercayaan religinya. Di tanah etnis Batak ada Parmalim, sementara di Sunda dan Jawa masing-masing ada Sunda Wiwitan dan Kejawen. Kepercayaan-kepercayaan tersebut bisa disebut sebagai religi-etnis masing-masing, yang menganut suatu nilai kepercayaan terhadap adanya kuasa metafisis atas kuasa alam raya. Agama bukanlah semata medium-ritual terhadap Tuhan, melainkan banyak nilai dan pesan (moral dan politik) yang terkandung di dalam suatu agama.

Agama harus dipandang oleh negara sebagai suatu aspek pendorong kemajuan bangsa sehingga tidak lagi dilalaikan. Seminimal-minimalnya, negara mampu menciptakan ruang publik sebagai media komunikasi antar umat agama. Tanpa komunikasi, suatu perspektif akan menjadi kebenaran absolut di tengah-tengah kehidupan bernegara ini. Seperti paparan Habermas dan Ratzinger, Dialektika sekularisasi: Diskusi Habermas - Ratzinger dan Tanggapan (Ledalero, 2010), mengungkapkan pentingnya sektor agama masuk ke ruang publik dalam tujuan-tujuan komunikasi. Meski kedua-kedua beranjak dari tatanan filosofis yang “bertolakbelakang”, namun Habermas dan Ratzinger sama-sama mengupayakan adanya persimpangan antara agama dengan rasionalitas (sekuler) yang menjadi corak kehidupan negara (pasca)modernitas saat ini.

Di dalam komunikasi kita mampu membuka ruang-ruang tertutup maupun perspektif-perspektif tertutup untuk dibuka. Masing-masing agama pastilah memiliki kebenaran dari ajaran yang dianut. Bagaimana menemukan titik perbedaan kebenaran tersebut tanpa merusak tatanan kebenaran orang lain merupakan tugas komunikasi publik tersebut. Isi kebenaran (truthcontent) akan tersampaikan ke publik di ruang publik sehingga meminimalisir potensi-potensi perbedaan perspektif yang menjadi “bibit” potensial konflik tersebut. Minimalisir itu terjadi, maka terjadilah hubungan solidaritas antar umat beragama (potensi motivasional) atas ketahuan maksud dan tujuan suatu tindakan masing-masing umat agama.

Komunikasi seperti itu merupakan komunikasi sekuler, namun Habermas menyebutnya sebagai pascasekuler. Komunikasi ditengahi oleh adanya peran negara. Negara tidak mengganggu agama. Pun sebaliknya, agama tidak menganggu negara. Ruang-ruang komunikasi tersebut bisa dilakukan di auditorium atau di mana pun ruang strategis bagi publik dengan menghadirkan para pemuka agama terkait. Misalnya, ruang komunikasi antara pihak GKI dengan warga setempat (lokasi GKI) dibukakan forum oleh negara secara terbuka yang ditengahi oleh negara pula dalam memantau batasan-batasan hukum negara.

Jadi, melihat kondisi negara (yang mungkin demokratis) ini sudah sewajarnya negara berperan dalam membuka diskursus-diskursus keagamaan antar umat beragama demi menghilangkan adanya potensi-potensi konflik keagamaan. Konflik agama itu dapat dihilangkan dengan cara rasional, bukan dengan cara-cara kekerasan, brutalisme, maupun dengan cara arogansi keagamaan. Arogansi keagamaan yang menganggap suatu agama paling benar sehingga agama tersebut harus dibela, dan agama lain menjadi korban.

Akhir kata, saya kutip pernyataan Kardinal Maritini dalam Dua Khotbah Dari Iman Sebuah Pertentangan (Jalasutra), “hukum (negara) tidak memiliki hak untuk menyensor cara hidup umat selama ia tetap mematuhi hukum tersebut.”

Cinta dan “Pertimbangan Cinta”

2011-12-08T02:00:00.000-08:00

Cinta dan “Pertimbangan Cinta”

Cinta merupakan salah satu tema yang paling renyah untuk digarap di berbagai hal, tapi sulit menyuguhkan makna dan definisi cinta secara universal. Karena itu pulalah cinta menjadi tema yang sering muncul dan populer, yang disokong oleh tradisi ekonomi liberal dengan mengomoditikan cinta serta memomulerkannya. Apalagi klasifikasi usia dan kebutuhan yang terkait dengan perkembangan psikologis adalah ranah strategis atas motif ekonomi liberal saat ini.

Persoalan cinta tidak melulu mengenai perasaan, tapi pikiran pun kadang berperan sesuai pengaruh banyak aspek. Di umum sering muncul istilah “cinta itu buta”, yang berarti bahwa cinta sering kali muncul tanpa proses berpikir panjang layaknya persoalan hidup yang perlu direfleksikan secara mendalam.

Defenisi cinta sama seperti defenisi kajian-kajian sosial yang sifatnya relatif dan elastis. Bila kita ingin mendefenisikan apa dan bagaimana cinta terjadi, akan banyak muncul pertanyaan lagi setelahnya. Meskipun itu dapat dilakukan dengan suatu perspektif aspek, misalnya secara psikologi. Namun yang terjadi adalah defenisi perspektif masing-masing. Giddens mengungkapkan suatu pernyataan klasik, bahwa perempuan menginginkan cinta, laki-laki menginginkan seks. Ditambahkan oleh Giddens mengenai hal itu, saat ini tidak dapat lagi dipastikan hanya perempuan yang membutuhkan cinta. Berbeda dengan pandangan Jalaluddin Rumi, dalam syairnya, menyatakan bahwa “Cinta: Lautan Takbertepi”.

Buku “Pertimbangan Cinta” yang menghimpun tiga belas cerpen dari Rusia yang diterjemahkan oleh Ladinata, terbitan terbaru dari Unpad Press (dicetak pada November 2010), menawarkan gambaran cinta. Di dalamnya muncul makna-makna defenitif secara implisit perihal cinta. Seperti salah satu cerpen yang berjudul “Rahasia Bumi” karya Viktoria Tokareva menyatakan makna rasa, bahwa saat berpelukan dengan pasangan tidak ada keinginan lain berupa apapun dan seolah-olah tidak ada siapapun.

Anton Chekov dengan cerpennya yang berjudul “Pertimbangan Cinta” –diangkat menjadi judul buku- memandang kebesaran cinta. Kisah yang menarik antara hubungan Alyokhin, Anna Alekseevna, dan Luganovich (suami Anna), sebab muncul cinta kepada seseorang yang berada di luar pernikahan yang sah tanpa memunculkan konflik yang menyebabkan konflik meluas hingga berpengaruh terhadap tokoh-tokoh lainnya di dalam cerita. Inilah makna “rahasia agung” suatu cinta di dalam cerita “Pertimbangan Cinta”. Maka dari itulah akan muncul pertimbangan cinta, bagaimana memandang moral atau dosa, sedih atau bahagia, melangkah atau diam, dan sebagainya. Sebagai laki-laki, ada banyak perempuan untuk mencintai tapi hanya ada yang agung yang dapat dicintai. Begitu pula sebaliknya.

Maxim Gorky berbeda dengan Chekov, yang identik pandangan sosialisme, membawakan kisah jalinan antarkelamin dalam konteks suatu desa pada suatu lokasi bekerja: stasiun kereta api. Kadang kala hubungan kelas sosial dapat mengganggu hubungan cinta. Melalui tokoh Gomozov, Nikolai Petrovich, Arina, narator cerita seakan membawa pembaca memaknai hubungan cinta dengan strata sosial dalam konteks ruang pekerjaan.

Selain Anton Chekov, Maxim Gorky, dan Viktoria Tokareva, ada beberapa penulis ternama Rusia lainnya yang diterjemahkan oleh seorang dosen sastra Rusia Unpad ini. Ivan Bunin, Yuri Nagibin, Konstantin Paustovsky, Georgy Semyonov, Leo Tolstoy, Vladimir Alexandrov, Ivan Turgenev, Maks Bremener, dan Alexander Pushkin adalah nama-nama penulis cerpen yang terdapat dalamnya.

Memandang cinta dari berbagai perspektif merupakan suatu faedah yang akan didapat dari “Pertimbangan Cinta”. Apalagi, konteks budaya yang berbeda antara Rusia dan Indonesia akan menempatkan posisi yang jauh berbeda untuk memandangnya.

Kolonialisme dan Etnisitas

2011-12-08T01:54:00.000-08:00

Resensi Buku

Judul : Kolonialisme dan Etnisitas

Pengarang : Daniel Perret

Penerjemah : Saraswati Wardhany

Penerbit : Kepustakaan Populer Indonesia

Tahun : April 2010

Tebal : 448 halaman

ISBN : 978-979-91-0238-6

Etnisitas adalah suatu pengungkapan golongan sosial yang memiliki keterkaitan pada golongan sosial lainnya. Karena itu, diungkaplah wujud agama (kepercayaan), bahasa, dan adat golongan tertentu dalam konteks sosial yang lebih luas. Bahasa, agama, dan adat itu merupakan media individu untuk bersosialisasi dengan individu lain, yang kemudian menjadi identitas bagi kelompok sosial individu tersebut.

Sebelum zaman kemerdekaan Indonesia, etnisitas memiliki nilai-nilai etnis yang belum dipengaruhi oleh budaya asing. Salah satunya adalah etnis Batak. Sebagai salah satu ragam etnis yang ada di Nusantara, kelompok yang disebut-sebut sebagai kelompok Batta/Battas oleh kolonial, Batak merupakan kelompok dan daerah yang sulit dikuasai. Setelah dikuasi secara kependudukan daerah etnisitas batak mulai terinfiltrasi budaya oleh budaya asing (kolonial).

Sejak abad ke-2 M, lewat tulisan Ptolemaeus, dan sampai akhir abad ke-19, bahkan awal abad ke-20, Sumatra bagian utara dianggap sebagai daerah berbahaya karena diduga dihuni oleh sejumlah masyarakat kanibal (hal. 55). Ketakutan atas tradisi masyarakat pegunungan yang berada di kawasan Sumatra bagian utara itulah menimbulkan kerumitan tersendiri bagi kolonial untuk menguasai daerah yang diduduki oleh orang-orang batak.

Sejarah prakolonial mengungkapkan bahwa etnis Batak bukanlah suatu etnis yang terpisah atau terasingkan dari etnis Melayu pesisir bagian timur Sumatra. Pada masa kerajaan Minangkabau dan Melayu memiliki keterkaitan dan hubungan yang relatif baik dalam pemerintahannya, sehingga ini mengindikasikan bahwa orang-orang pedalaman Sumatra bagian utara bukanlah suatu etnis pengasingan atau tidak memiliki hubungan sama sekali.

Tradisi sosial, budaya, kepercayaan, kekerabatan (merga) hingga kolonialisasi bangsa Eropa ke tanah pedalaman Sumatra bagian utara yang diuraikan secara historis perlu diketahui agar dapat memahami etnisitas prakolonial, dalam hal ini adalah etnis Batak dan Melayu.

Sastra Anak dan Media Massa

2011-11-30T23:58:00.000-08:00

Sastra Anak dan Media Massa

Sastra Anak

Sastra anak dalam ruang media massa cetak (koran) belum mendapatkan ruang selayaknya sastra dewasa –Nurgiyantoro menggunakan istilah ini, kadang menggunakan istilah adult literature- (nonanak). Sastra di koran yang terbit setiap akhir pekan lebih didominasi sastra dewasa. Beberapa koran, setahu saya, yang menerbitkan sastra anak di antaranya: Kompas, Media Indonesia, Solo Pos, Kedaulatan Rakyat, dan Pikiran Rakyat. Media massa cetak lainnya yang khusus memediasi karya anak-anak saat ini, salah satu yang sering dikenal, adalah majalah Bobo.

Karya-karya sastra anak yang minim media tersebut akhirnya harus berada pada media-media kreatif-alternatif. Salah satunya adalah internet. Melalui facebook, blogger, maupun laman situs lainnya difungsikan sebagai media karya-karya sastra anak. Padahal, media massa cetak justru lebih efektif dan efisien dibandingkan media kreatif-alternatif. Koran sebagai salah satu media massa cetak yang hadir setiap hari minggu sangat efektif terhadap masa libur sekolah anak-anak, sehingga karya-karya sastra anak akan mendapatkan pembaca yang tepat.

Bukanlah suatu perihal mudah memahami perbedaan yang jelas antara sastra anak dengan sastra dewasa. Bila dipandang dari aspek penulisnya, sastra anak bukanlah jenis karya sastra yang harus ditulis oleh anak-anak. Tapi bukan pula karya-karya yang harus ditulis oleh penulis dewasa yang telah memahami teknik kepenulisan sastra anak. Sastra anak adalah suatu jenis (klasifikasi) kesastraan yang didasari atas karya-karya sastra yang dikhususkan untuk pembaca anak-anak dan sesuai dengan cara pandang anak agar dapat dipahami oleh anak-anak.

Tidak hanya penilaian baik atau buruk atas pembacaan sastra dewasa oleh anak, melainkan hal yang terpenting adalah paham atau tidak paham. Karya diciptakan berorientasi terhadap pembacaan anak. Oleh karena itu, unsur terpenting dalam sastra anak adalah bahasa. Bahasa tersebut merupakan suatu jembatan pemahaman makna, gagasan, imajinasi, dan unsur-unsur sastra lain yang terkandung di dalam suatu karya.

Peran Media Massa

Tidak diragukan lagi peran media massa sebagai “alat” publikasi suatu karya. Hal ini telah teruji, bahwa karya sastra berkembang dan ada di ranah publik, salah satunya, karena media massa. Begitu pula “keinginan” sastra anak di masa depan.

Sastra anak yang kurang bergeming bukan hanya karena faktor pembaca dan penulis, melainkan faktor ruang yang menghubungkan pembaca dengan karya hasil penulisnya. Minimnya ruang untuk membuka keterhubungan berakibat sastra anak pun jauh dari potensi peminat-dominan. Semakin banyak ruang-ruang seperti ini maka semakin lebarlah potensi hubungan karya dengan pembaca. Ruang-ruang inilah yang diperankan oleh media massa, baik cetak maupun digital.

Media massa berupa koran cukup efektif dibanding media massa lainnya. Bila sastra-sastra diterbitkan pada hari Minggu akan sangat efektif, sebab pada hari itu merupakan masa libur sekolah anak-anak. Namun, bukan berarti media jenis ini hanya memberikan ruang pada hari minggu.

Media massa digital (multimedia) kurang begitu nyaman bagi orang tua. Dunia maya yang penuh keterbukaan informasi dan fiturnya berpotensi meciptakan perkembangan yang negatif bagi anak-anak. Tetapi, karena keterbukaan tersebut hubungan antara pembaca dengan penulis dapat berjalan lebih baik dibandingkan media massa cetak. Hanya keberadaan hal-hal yang tidak diinginkan sangat perlu diwaspadai orang tua dalam mengakses dan memberikan karya-karya sastra anak dalam dunia maya.

Jadi, perkembangan sastra anak dalam perkembangan sastra sebaiknya memprioritaskan mediasi karya pada media publik, khususnya koran. Sastra anak bukanlah suatu klasifikasi wujud karya sastra yang dibiarkan begitu saja, karena anak-anak pun membutuhkan pemahaman hidup melalui unsur-unsur estetis yang terkandung di dalam karya sastra. Dengan membuka lebar-lebar keberadaan sastra anak di ranah publik, maka perkembangan sastra dewasa (adult literature) pun akan dipengaruhi atas kondisi sastra anak pada anak-anak.

Bahasa Puisi dan Lelaki Rindu*

2011-11-30T23:52:00.000-08:00

Bahasa Puisi dan Lelaki Rindu*

Sudah takheran lagi kita mendengar terisolirnya bahasa puisi di tengah-tengah bahasa aplikatif masyarakat, terlepas persoalan apa sesungguhnya yang menyebabkan hal klasik seperti itu. Bahasa puisi memiliki perbedaan dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa puisi itu sifatnya secondary system (bahasa kedua setelah bahasa sehari-hari, yang kita pahami sebagai linguistik). Oleh karena itulah penyair selayaknya harus melewati fase awal pada pemahaman bahasa yang utama sebelum menjajaki secondary system tersebut.

Efek pengolahan bahasa puisi bagi seorang penyair mampu menghadirkan kepuitisan. Semisal, puisi-puisi Chairil Anwar yang sering menyingkat kata: aku menjadi ‘ku, akan menjadi ‘kan, dsb. Bahkan, seperti pandangan teoretikus, penyair taksemata memakai bahasa tetapi juga mengolah bahasa. Hal yang ditunjukkan oleh Chairil itulah bagian dari pengolahan bahasa, dengan pertimbangan aspek estetika puisi yang ia ciptakan.

Tengoklah salah satu judul puisi Tirena Oktaviani, berjudul Lelaki Rindu. Pada bait pertama, baris ketiga terdapat unsur bunyi yang menarik dan enak didengar (musikalitas): beranjak dari pasir, apalagi pesisir. Tapi sangat disayangkan, aspek bunyi seperti ini minim sekali di dalam puisi Lelaki Rindu. Mungkin penyairnya ingin menyisihkan aspek tersebut demi mengutamakan aspek lainnya, tapi itu juga mungkin.

Kemudian coba kita tengok keseluruhannya, bahwa puisi ini masih cukup jauh untuk mudah dipahami pembaca. Antar barisnya takmenunjukkan adanya keterpaduan yang jelas. Biasanya ketakterpaduan itu terjadi pada puisi-puisi remaja, yang lebih menunjukkan retorik retisense (istilah dari Pradopo, Pengkajian Puisi). Semisal, apa yang membikin sayap resah makin kerap mengepak?//sebab ingatan selalu tak ingin beranjak dari pantai. Secara retoris bentuk tanya itu permulaan dari seluruh puisi, namun diikuti suatu pernyataan yang sama sekali sulit untuk dipahami hubungannya terhadap bentuk tanya tadi. Ditanyai perihal sayap, tetapi entah mengapa pernyataannya justru perihal ingatan. Jika saya memaksakan untuk memahami, secara parafrase dapat saya jadikan: apa yang membikin sayap(ku) resah makin kerap mengepak?//(aku kepakkan) sebab ingatan selalu tak ingin beranjak dari pantai. Subjek (aku) mengandaikan dirinya bersayap, tapi kepakan sayap itu justru mengingatkan suatu persitiwa di pantai. Namun, sangat disayangkan padanan kata “kerap”, yang bersinonim “sering”, berada di antara “makin” dan “mengepak”. Tanpa kata “kerap” pun sudah menunjukkan makna “sering” atau “berkali-kali”: … resah makin mengepak.

Lalu pada baris lain, sebab ingatan selalu menyimpan sunyi saat menghapal rindu//menghapal jalan menuju gegunung hingga air terjun. Ingatan dan sunyi dipadukan. Ingatan tentang kisah di pantai tadi menyiratkan kesunyian. Namun, kata “gegunung” sangat merusak logika bahasa dalam kalimatnya. “Gegunung” itu berarti banyak gunung. Mana mungkin air melewati banyak gunung, kecuali banyak lembah, karena air itu sifatnya mengalir ikuti gaya gravitasi, bukan melawan gravitasi.

Cukup sulit bagi saya memasuki ruang isi, sebab persoalan bentuk yang mengantarkan ke dalam isi tadi saya masih sulit memahami maksud dan tujuan penyairnya. Terlepas dari kesulitan tersebut, saya kira ini adalah pelajaran bagi kita yang ingin menulis puisi. Bahwa puisi taksekadar membuat sesuatu bahasa yang sulit, tetapi lebih mengedepankan bagaimana kita menyajikan keindahan dalam berkomunikasi. Semisal, “aku ingin minum jus itu!” lebih indah bila dikatakan “gelas jus itu ingin dingin bibirku!”.

-Fredy Wansyah

*Puisi Tirena Oktaviani

Wajah Terakhir Perempuan

2011-11-30T23:44:00.000-08:00

Wajah Terakhir Perempuan

Cerita Pendek (Cerpen)

Ivan Turgenev pernah menyatakan perihal cerpen bahwa cerpen yang kita lahirkan sekarang tidak lepas dari warna Gogol. Warna Nikolai Gogol itu, yang terkenal dengan jiwa-jiwa matinya, adalah warna jelata. Di dalamnya muncul suara kaum jelata.

Mungkin kita akan bertanya, pakah suara jelata seperti itu merupakan propaganda pada kelompok yang terdiskriminasi? Atau, kita melihat karya itu hanya bingkai hiburan semata? Mungkin juga, karya itu dipandang sebagai pembelajaran hidup? Ketiga bentuk tanya seperti itu bisa saja terjadi, dan sudah riil di masyarakat yang mengagungkan teknologi saat ini, yang menganggap cerpen bukan suatu gejala sosial yang perlu diprioritaskan sebagai pertimbangan hidup.

Sartre menganggap bahwa seni menulis kita sedang “diteror” oleh hiburan dan propaganda. Bila kita gunakan bingkai hiburan dalam memandang cerpen, sama halnya seperti mendengarkan musik-musik pop maupun kabanyakan film-film Hollywood, setelah menikmati kita biarkan begitu saja. Seumpama sandal, cerpen itu kita pakai lalu kita lepas di ambang pintu. Kita tidak pahami lebih jauh kondisi sandal itu lebih jauh serta kita tidak tempatkan di tempat yang aman. Sedangkan mengenai propaganda, sejak era sebelum kemerdekaan Indonesia sastra sudah mendapatkan perhatian dalam membantu peran kemerdekaan. Tujuannya adalah memberikan kesadaran masyarakat. Bagi Sartre, propaganda yang buruk diasosiasikan terhadap suatu politik praktis. Namun, propaganda sesungguhnya kita pandang bagai dua mata koin. Di satu sisi ia menjadi penyokong perubahan sosial, di sisi lain ia bisa berubah menjadi “momok” bagi perubahan sosial itu. Ini artinya, propaganda akan menjadi baik bila berpihak pada kepentingan bersama, khususnya kelompok sosial yang terpinggirkan.

Wajah Terakhir

Takubahnya suara jelata yang bukan hiburan dan bukan propaganda, buku Wajah Terakhir (sekumpulan cerpen Mona Sylviana, 13 judul cerpen) mendapatkan ruang untuk didiskusikan di PSBJ Fakultas Sastra Unpad, pada 21 Oktober 2011. Dua pembicara mengulas dari sudut yang berbeda. Lina Meilinawati mengulas perihal suara-suara perempuan, atau seperti yang dinyatakannya bahwa kumcer ini mewakili suara perempuan. Sedangkan Taufik Hanafi lebih menyoroti teknik narasi, yang kurang memuaskan para peserta diskusi karena tidak menjajaki jauh lebih dalam atas maksud dan tujuan penguraian unsur-unsur narasi, sehingga peserta pun banyak mempertanyakan perihal teknik narasi itu terhadap isi cerita.

Melalui tokoh-tokoh perempuan di dalam cerpen Wajah Terakhir suara perempuan tersebut menunjukkan hal-hal yang tabu. Seperti ungkapan Aquarini dalam diskusi Wajah Terakhir di Bale Rumawat, 8 Oktober 2011, bahwa tema-tema cerpen menujukkan hal-hal yang abjek. Sosok “pahlawan” sering dihadirkan dengan karakter yang aneh, yang tidak lazim, melalui perawakan perempuan. Misalnya seperti pengungkapan vagina perempuan yang dialiri air; air kuning kemerahan mengalir dari vagina.

Subjek narasi di cerpen ingin menyampaikan bahwa tubuh perempuan dan tubuh laki-laki itu berbeda. Perbedaan terlihat dari sosok perempuan yang sering kali menjadi korban atas tubuh laki-laki. Dampaknya pun berakibat pada psikologis perempuan, trauma, dan cara pikir.

Cerita-cerita yang berdampak seperti itu sering kali dilatari atas pergulatan tubuh perempuan. Misal, seperti perkosaan maupun pelecehan seksual. Selain itu, ada pula kisah yang dilatari atas persoalan ekonomi yang solusinya cukup dangkal, yakni menjual tubuh; Ibu juga tahu kenapa saya nolak ajakan Badri, padahal bayaran yang mau dia kasih untuk darah selangkangan pertama saya bisa dipakai bayar sewa sawah setahun.

Pada akhirnya, terlepas dari penyimpulan apakah bentuk cerita ini merupakan feminis atau bukan, perempuan menunjukkan wajah kusutnya sebagai wajah terakhirnya. Wajah yang menunjukkan adanya persoalan mengapa tubuhnya sering “dicederai” tubuh laki-laki. Tidak jauh berbeda seperti itu, akhir kisah (ending) pun menampilkan sosok perempuan yang menyelesaikan masalah dengan wajah murung atau tidak menunjukkan adanya happy ending. Ada pula beberapa cerita yang diselesaikan dengan ending yang gantung.

Saya akhiri tulisan ini dengan simpulan, bahwa cerpen-cerpen seperti ini memang relatif relevan terhadap kondisi sosial kita saat ini. Teknik ceritanya pun (cukup) mengambil sosok narator perempuan dengan menampilkan objek-objek tabu, tidak jauh berbeda dengan cara pelaku politik praktis yang menggunakan sensualitas tubuh untuk mendongkrak suara pemilih, dan tidak jauh berbeda dengan cara pelaku industri lifestyle yang mengeksploitasi tubuh perempuan untuk menarik daya tarik pasar (publik). Lantas, kita layak menempatkan cerita-cerita ini sebagai bahan pertimbangan hidup yang carut-marut dan penuh kemunafikan ini, sebab ceritanya menyampaikan bahwa banyak hal-hal tabu dan sepele dari sosok perempuan tersimpan rapi hingga jarang kita temui karena kepiawaian perempuan menyimpan persoalan-persoalan dirinya sendiri.

Es Lilin

2011-04-28T23:33:00.000-07:00

Es Lilin

Pada 21 April 2011 kemarin saya mengikuti sebuah diskusi dengan topik pembahasan yang cukup menarik. Diskusi formal itu membahas suatu buku yang berjudul “Ning”, sebuah kisah nyata dari kehidupan nyata seorang penari bernama Niken. Penulis buku itu ternyata adalah alumni sastra Indonesia Unpad, tempat kuliah saya.

Di dalam diskusi itulah saya mendapati suatu fakta menarik yang ditunjukkan oleh Endo (bekas dosen USU), salah seorang pembicara. Disampaikan Endo melalui file yang disimpannya, berupa musik, ternyata musik dan lagu “es lilin” yang selama ini cukup dikenal oleh masyarakat telah muncul sejak tahun 1930-an. Musik dan lagu itu berupa musik etnik Sunda. Judulnya “es kotak”. Fakta ini menarik, bahwa “es lilin” bukanlah suatu musik yang berjenis etnik yang tergolong sebagai musik orisinil. Berbicara es lilin saya jadi ingat masa-masa kecil dahulu. Saya menjual es lilin ke daerah perumahan yang cukup ramai demi mendapatkan uang jajan lebih. Ya, dengan menjajakan es lilin saya bisa mendapatkan uang jajan lebih untuk membeli mainan seperti kelereng dan karet gelang. Tanpa menjual es lilin, saya tidak diizinkan oleh orang tua membeli mainan. Waktu itu uang jajan saya ke sekolah hanya seratus rupiah perhari. Apa yang didapat dengan seratus rupiah? Jawabnya, hanya dua bungkus kerupuk. Jika saya ketahuan membeli uang jajan yang seratus rupiah itu dengan membeli kelereng atau karet gelang saya akan dihukum. Hukumannya adalah tidak diberi uang jajan selama sehari maupun dua hari.

Kembali ke topik utama, kita lupakan sejenak perihal penjualan es lilin tadi. Kesamaan musik “es lilin” dengan “es kotak” mengindikasikan bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang peduli dengan hak cipta. Sebab konteks zaman itu dengan zaman sekarang jauh berbeda. Dahulu masyarakat kita masih terikat hubungan erat masyarakat (sosial), tapi sekarang? Masyarakat kita bisa disebut sebagai masyarakat individual. Sistem ekonomi yang universal (neoliberalisme atas kapitalisme) memberikan dampak perubahan yang besar dan radikal bagi kehidupan masyarakat kita. Sehingga, wajar bila isu hak cipta merasuk ke otot-otot pikiran masyarakat kita saat ini. Plagiatisme pun bergeming di mana-mana sesuai arus informasi yang mengglobal. Oleh karena itu, apakah kedua musik dan lagu tadi bisa kita katakan sebagai barang plagiat?

Hegemoni Media

2011-04-12T02:06:00.000-07:00

Singkat cerita, saya menemui sebuah media remaja di ruang kamar teman saya. Media tersebut berjenis media cetak yang kita kenal dengan istilah majalah. Spesifikasi usia media yang saya temui tersebut khusus untuk remaja.

Sekilas memang menarik membaca majalah-majalah seperti itu. penuh warna-warni yang menandakan keceriaan. Fokus fotonya pun didominasi dengan fokus-fokus keceriaan manusia. apalagi objek fotonya, kebanyakan perempuan yang memberikan citra-citra cantik seksi.

Bila saya prediksi, mungkin 95% foto-foto di dalam majalah tersebut adalah artis (industrialisasi publik figur). Dan, artis-artisnya pun didominasi oleh artis-artis luar negeri.

Dari segi foto, fokusnya ada pada ranah-ranah domestik seseorang, misalnya wajah, perut, dan bagian pinggul. Ranah-ranah inilah yang sering menjadi entitas dan identitas seseorang, sehingga masuknya varian komoditas ke ranah tersebut akan berpengaruh besar terhadap gaya hidup. Salah satu contoh, orang-orang Jamaika dahulu memakai rantai di saku yang dihubungkan dengan dompet bertujuan untuk solidaritas bagi teman-teman mereka yang dipenjara karena dianggap melanggar aturan-aturan tertentu. Tapi kini kita sering melihat orang-orang di sekitar kita menggunakan rantai seperti itu hanya sebagai lifestyle. Begitu pula halnya dengan sepatu hag tinggi (menurut penceritaan salah seorang teman), yang dulu digunakan untuk menghindari kotoran-kotoran manusia yang tersebar di jalanan.

Kecantikan, kebersihan, dan sensualitas adalah tiga aspek yang sering dieksplorasi dalam media. Kecantikan dengan warna kulit yang putih sering mendominasi. Kalau kita perhatikan seksama, perempuan-perempuan dalam iklan sering dimunculkan dengan tubuh langsing, kulit dasar putih, dan rambut ikal. Sedangkan laki-laki, ikon-ikon iklan ditampilkan dengan sedikit jenggot dan sedikit kumis. Inilah tren kecantikan dan ketampanan saat ini yang sedang berlangsung di dalam iklan-iklan, khususnya iklan televisi. Juga dengan sedikit formula sensualitas dalam perempuan ikon untuk menampilkan kecantikan tersebut, misalnya rok yang agak seksi.

Bentuk-bentuk iklan tersebut kemudian menjadi, apa yang disebut Baudrillard, dengan “kode” dalam eksploitasi masyarakat konsumerisme. Konsumsi barang tertentu tidak lagi didasari atas dasar fungsi dan kesesuaian diri (juga tidak mengacu pada kebutuhan semata), melainkan pada nilai-nilai status sosial. Contohnya, seseorang memilih membeli pakaian merek Billabong daripada merek Dagadu demi meningkatkan status sosialnya atas penggunaan pakaian tersebut di lingkungan sosialnya.

Implementasinya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang-orang di lingkungan sekitar dengan gaya ala model dan komoditas-komoditas yang dipakai bermerek tinggi. Selain mendapatkan status sosial, citra-citra diri pun muncul dengan sendirinya oleh orang-orang yang memandangnya. Salah satu contoh, saya melihat seorang perempuan dengan keindahannya dan keceriaannya, tiba-tiba seorang teman di sebelah saya menggerutu dengan berkata pelan “gayanya”. Waktu itu perempuan yang saya pandang tidak macth seperti model-model biasanya. Contoh ini, khususnya teman saya tadi, telah terhegemoni oleh media-media iklan yang muncul melalui berbagai bentuk, diantaranya iklan cetak, iklan elektronik, spanduk, dll. Padahal, kecantikan itu memiliki persepsi masing-masing. Begitu pula mestinya perempuan dan laki-laki, mendefinisikan cantik dan tampan sesuai dirinya masing-masing.

Dari uraian di atas, saya kira kita mesti mendiamkan iklan-iklan itu sebagai langkah sederhana dan langkah awal memusnahkan nilai-nilai komoditas yang ditawarkan oleh iklan. Toh bila kita diamkan atau cuek bebek saja komoditas-komoditas dalam iklan itu menjadi tidak bernilai. Mematikan televisi atau membuang majalah-majalah iklan itu pun bisa menjadi suatu solusi, selain solusi-solusi besar yang perlu ditinjau lagi.

Televisi, Anak-anak, dan Wacana Kekerasan

2011-04-12T02:00:00.000-07:00

Oleh : Fredy Wansyah

Salah satu klasifikasi siaran televisi yang mengkhawatirkan bagi penonton adalah berita. Siaran berita adalah suatu penyajian yang menyampaikan fakta.

Fakta, realitas, dan aktualitas merupakan landasanya. Kejadian-kejadian atau isu maupun wacana yang dianggap penting oleh penyaji berita disajikan tanpa batas.

Hal ini terkait dengan sasaran "pemakai" televisi. Bila televisi ada di suatu rumah, maka tidak menutup kemungkinan seluruh anggota keluarga yang berada di dalam rumah menyaksikan sajian berita. Salah satu contoh yang sangat mengkhawatirkan adalah berita kekerasan agama. Sajian visual tampak "telanjang", interaksi kekerasan terjadi tanpa ragu-ragu penyaji menyampaikan berita yang menampakkan perilaku kekerasan (sosial).

Kekerasan pada berita seolah-olah merupakan suatu bentuk (wujud) representasi faktual. Representasi kekerasan tersebut disaksikan dan direkam oleh anak. Berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi, yakni kekerasan fisik, kekerasan simbolik, kekerasan verbal, hingga kekerasan lainnya yang bersifat merusak sifat-sifat kemanusiaan. Salah satu bentuk yang sering muncul ialah melalui visualisasi.

Visualisasi berita berorientasi pada landasan penyajian berita, yakni fakta. Sehingga, hal itu tidak ditutup-tutupi (tanpa sensor). Sajian-sajian visual seperti ini sering kita saksikan di televisi belakangan ini atas terjadinya kasus kekerasan yang terjadi. Seseorang memegang senjata tajam, seseorang memukuli seorang lainnya, hingga pengrusakan rumah yang dilakukan secara massal. Itulah bentuk-bentuk visual yang sering kita cerna atau terima belakangan ini.

Tidak ada batas usia, atau setidak-tidaknya, tidak ada yang menjamin orang tua dalam suatu rumah tangga mampu mengontrol sajian berita terhadap anak-anak. Orang tua yang sibuk secara rutin jelas tidak mampu mengontrol sajian-sajian berita kepada anaknya. Apalagi, berita dianggap suatu sajian yang faktual sehingga dianggap suatu sajian yang biasa saja. Kadang kita temui sajian-sajian televisi berlabel "khusus dewasa", tetapi bentuk pengkhususan ini hanyalah semu.

Anak-anak akan merekam visualisasi kekerasan yang tersaji melalui siaran berita di televisi. Rekam pikiran tersebut menjadi suatu potensi kekerasan yang baru bagi anak-anak. Rekam pikiran tersebut pun menjadi potensi kekerasan baru yang mungkin dapat dilakukan oleh sang anak.

Wacana kekerasan tidak hanya menimbulkan potensi kekerasan baru bagi anak-anak melalui visualisasi televisi semata, tapi melalui elemen-elemen lainnya seperti suara dan bahasa. Oleh karena itu, diperlukan sikap-sikap tegas terhadap wacana kekerasan yang tersaji di televisi. Tindakan mengantisipasi dan mewaspadai wacana-wacana kekerasan seperti ini tidak harus diantisipasi oleh masya rakat semata sebagai penonton televisi.

Proses praktik-praktik wacana kekerasan yang divisualisasi merupakan suatu proses yang membutuhkan pertimbangan batas usia. Dalam hal inilah peran pelaku praktik kewacanaan dibutuhkan untuk meminimalisir kemungkinan munculnya potensi kekerasan yang terinfiltrasi dalam kehidupan anak. Peran ini sangat efektif dibandingkan peran-peran orang tua.

Selain pertimbangan skala usia yang dilakukan oleh dua elemen tadi (pelaku wacana dan orang tua), pertimbangan efektivitas wacana perlu menjadi perhatian berikutnya. Proses-proses wacana kekerasan disajikan sebaik mungkin dengan penyajian yang minim terhadap visualisasi kekerasan, namun tujuan utamanya tetap tersampaikan. Tujuan utama suatu warta adalah informasi, sehingga penonton mampu menerima pesan informatif tersebut sebagai berita yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Televisi bagi anak anak bukanlah media informasi yang menciptakan potensi-potensi destruktif di dalam dirinya. Televisi merupakan media yang informatif, edukatif, dan hiburan.

Oleh karena itu, berita sebagai salah satu bentuk siaran televisi tidak hanya menyajikan informasi semata, melainkan aspek-aspek edukasi dan hiburan dalam berita pun perlu disajikan kepada anak agar anak dapat menerima dengan baik dan seperlunya wacana-wacana berita di televisi.***

Penulis adalah Mahasiswa Sastra Indonesia, dan aktivis sosial.

Polemik dan Industrialisasi Sepak Bola

2011-01-28T06:33:00.000-08:00

Polemik antara PSSI dengan pengurus LPI (Liga Primier Indonesia) belum usai hingga saat ini. Adu pendapat dan argumen terus bermunculan di berbagai media massa demi mempertahankan sikap masing-masing. Sebelumnya, LPI bersikukuh tetap menjalankan pertandingan meski tidak mendapatkan persetujuan dari pihak kelembagaan resmi persepakbolaan di Indonesia, PSSI. Di lain pihak, PSSI mengecam tindakan LPI. Polemik yang tanpa pertemuan kedua belah pihak seolah-olah menjadi permainan opera rakyat, hanya adu pendapat tanpa pertemuan yang pasti dari kedua belah pihak.

Ada dua kemungkinan asumsi yang dapat disimpulkan oleh publik atas polemik seperti itu. Pertama, kemungkinan bagian dari tindak politik partai. Asumsi ini terkait dengan latar individu masing-masing atas keikutsertaannya pada suatu partai politik tertentu. Artinya, pimpinan PSSI memiliki relasi terdekat dengan suatu partai apa, begitu pula halnya dengan LPI.

Kedua, kemungkinan dijadikan sebagai ranah yang potensial terhadap bisnis. Asumsi ini terkait dengan kedua pimpinan PSSI dan penggagas LPI merupakan dua pebisnis yang cukup diakui di dalam negeri. Sepak bola merupakan suatu sarana olah raga yang diikuti banyak partisipasi dari berbagai kalangan, baik partisipan sebagai pemain maupun partisipan suporter. Oleh karena itu, sepak bola diproyeksikan sebagai ranah yang potensial.

Ketiga, kemungkinan perebutan jabatan tertinggi PSSI. Setelah pengesahan Nurdin Halid sebagai pemimpin PSSI, pada 17 November 2003, di tahun 2011 akan muncul calon-calon ketua baru.

Industrialisasi

Polemik sepak bola yang terjadi belakangan ini justru terarah pada satu option sebagai jalan tengah. Jalan tengah tersebut dianggap terbaik. Terbaik karena perseteruan LPI dengan PSSI tidak saling dirugikan, justru akan menguntungkan bagi pretasi sepak bola di Indonesia. Option tersebut adalah indutrialisasi sepak bola.

Menengahi polemik antara PSSI dengan LPI cukup mudah. Di satu sisi LPI jelas kalah oleh legitimasi, karena legislator pengadaan pertandingan sepak bola ada pada PSSI. Dan secara internasional ada pada FIFA. Namun, keunggulan LPI sebagai penggagas tradisi sepak bola yang bersih, sportivitas tinggi, dan menjungjung tinggi fairplay. Di LSI, sebagai kelembagaan liga preofesional yang diakui oleh PSSI, belum dan bahkan sering dikeluhkan masyarakat mengenai kinerja instrumen tiap pertandingan serta nilai-nilai sportivitasnya. Tanpa saling menuding satu kelembagaan, lebih baik kita menjalankan LSI di bawah naungan PSSI secara profesional.

Dengan diteruskannya tradisi LSI di bawah naungan PSSI, maka sepak bola (liga) akan jauh dari intervensi pengusaha. Intervensi pengusaha terjadi bila sepak bola kita telah resmi diakui sebagai suatu wadah industrial, atau dikenal dengan industrialisasi sepak bola. Intervensi pengusaha sebagai pemilik saham (terbesar) pada badan kelembagaan club hanya berpretensi terhadap “nilai tambah” –atau istilah Adorno, nilai-guna berubah menjadi nilai-tukar di dalam industri- yang berpotensi pada tindakan semena-mena pemilik badan club. Meskipun kita akui, kadang tujuan pemilik club selalu ingin membangun perbaikan sepak bola. Seperti yang diagung-agungkan oleh LPI belakangan ini, yakni LPI dengan industrialisasi sepak bola bertujuan memperbaiki sistem sepak bola di Indonesia.

Industri sepak bola pada dasarnya adalah sistem nilai jual-beli. Di dalamnya diperioritaskan nilai untung-ruginya yang bertujuan mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya. Kita lihat acuan beberapa club Liga di Eropa yang memiliki nama, seperti Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, dan Man. City. Club-club tersebut dengan “tangan dingin” pemilik club memutuskan pelatih di tengah kontrak berjalan karena hasil yang kurang memuaskan. Selain itu, pembelian para pemain tidak lagi berorientasi pada potensi pemain semata, melainkan pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang didapatkan dari bakal pemain.

Seolah-olah industrialisasi sepak bola akan memajukan persepakbolaan di masa depan, baik itu bagi Tim Nasional maupun club-club di dalam negeri. Industrialisasi hanya suatu praktek perdagangan. Salah satu dampak sosialnya adalah, sepak bola bukan lagi sebagai sarana olah raga yang murni, melainkan sarana peluang kerja. Oleh karena itu, tidak dapat dijamin bahwa industrialisasi sepak bola akan memajukan tradisi sepak bola di Indonesia. Apalagi kita akan kalah saing dengan liga-liga yang telah mapan di Eropa. Analoginya adalah persaingan mall dengan pedagang kaki lima.

Adanya berbagai alasan, cukup bahwa liga di Indonesia hanya berada dan dikelola sepenuhnya oleh PSSI. Dengan syarat tertentu demi kemajuan bersama. PSSI dan polanya bukanlah suatu kesalahan atas kebobrokan sepak bola di Indonesia. Kesalahan ada pada pengurus PSSI tersebut, bukan karena sepak bola dikelola oleh negara. Oleh karena itu, pengurus PSSI harus direformasi dan LSI tetap berjalan dengan restorasi instrumennya. Jawabannya bukan industrialisasi sepak bola, tetapi reformasi segera pengurus PSSI.

Fredy Wansyah

Ironi Krisis Pangan

2011-01-28T06:25:00.000-08:00

PEKAN lalu harga cabai melonjak tinggi. Tidak seperti biasanya, kenaikan kali berlipat ganda. Ini boleh jadi salah satu indikasi global, atas krisis pangan. Selain cabai, harga kebutuhan bahan pokok lain juga naik, bahkan langka, diikuti kenaikan harga beras.

Indonesia adalah salah satu negara yang terkena imbas krisis pangan global. Laporan FAO (lembaga pangan PBB) menyatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling berat terkena krisis pangan. Indonesia, India, dan Cina disebut FAO merupakan negara-negara yang sangat terasa imbasnya. Akhir tahun 2010 FAO menyatakan krisis pangan setelah indeks harga pangan dunia melonjak secara signifikan, dari 206 pada November menjadi 215 pada Desember 2010.

Ada beberapa faktor krisis pangan global. Pertama, faktor cuaca buruk. Faktor ini terjadi di beberapa wilayah produsen pangan, sehingga produksinya merosot jauh akibat cuaca buruk. Cuaca buruk itu berupa banjir dan longsor. Negara-negara yang terkena faktor ini adalah Vietnam dan Cina, yang produktifitas pangannya cukup tinggi.

Sebenarnya faktor ini bukan sekadar cuaca yang buruk, melainkan sebagai suatu peringatan dini kepada dunia terhadap kondisi alam yang semakin buruk.

Di satu sisi kebutuhan tempat tinggal manusia semakin meningkat hingga mengakibatkan lahan-lahan yang dijadikan sebagai lahan pangan terpaksa berubah fungsi, namun di sisi lain lahan-lahan tersebut seharus tetap dijaga demi stabilitas cuaca alam.

Kedua, faktor jual-beli. Semakin tinggi jumlah manusia maka semakin tinggi pulalah kebutuhan pangan. IDB (International Data Base) mencatat penduduk dunia pada September 2010 berjumlah 6.868.638.152 jiwa. Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia, dengan jumlah lebih dari dua ratus juta jiwa. Oleh karena itu, tingginya jumlah penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan konsumsi pangan terus meningkat. Faktor konsumsi ini sangat dipengaruhi oleh daya produktifitas pangan dunia.

Keempat, daya produktivitas pangan. Tingginya jumlah penduduk di dunia saat ini belum diikuti dengan daya produktifitas pangan. Namun, beberapa negara di masa depan diprediksi akan menemukan formulasi teknologi dalam produksi pangan. Selama ini dunia masih mengandalkan teknologi produksi pangan yang ditemukan oleh Jepang pada 14 tahun lalu.

Bila faktor-faktor tersebut dihubungkan dengan kondisi di Indonesia sebagai negeri agraris, sungguh ini merupakan fakta ironi. Indonesia seharusnya mampu menanggulangi kebutuhan pangan masyarakat melalui kondisi yang agraris di Indonesia. Namun sungguh ironi memang ketika kondisi agraria telah dikuasai pengusaha. BKP (Badan Planologi Kehutanan) pada tahun 2004 mencatat bahwa 4.682 juta hektar luas wilayah kawasan hutan telah dilepaskan kepada 503 unit usaha.

Produksi pangan pun terus menurun akibat pengusaan lahan. Seharusnya pemerintah mampu mengelola lahan-lahan yang strategis dalam perbaikan dan pengelolaan produksi pangan. Sejak mandegnya politik reforma agraria di era Soekarno, perhatian serius terhadap kondisi agraria Indonesia belum menjadi kebjikan yang penting.

Sungguh ironi memang bila Indonesia pada beberapa bulan/tahun ke depan terkena dampak serius krisis pangan global. Di beberapa wilayah kondisi masyarakat terhadap kebutuhan pangan akan menghadapi krisis yang sangat mengkhawtairkan. Saat ini saja beberapa daerah telah mengalihkan kebiasaan bahan pokok sebagai solusi alternatif, seperti di beberapa daerah Jawa.

Jadi, bila tidak ditangani dengan serius kondisi tersebut Indonesia bukan hanya menghadapi krisis pangan tapi aspek-aspek lainnya yang berkenaan dengan kematian, seperti kelaparan, tingginya tingkat kematian, dan gizi buruk. Oleh karena itu, ironi di negeri agraris ini harus cepat-cepat ditangani melalui kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KRISIS BAHASA INDONESIA

2011-01-28T06:11:00.000-08:00

Ketika saya melihat laman internet Pusat Bahasa, saya sedikit bingung dengan adanya istilah "pos-el" yang mengandung arti "surat elektronik". Faktanya, istilah itu tidak tersebar luas di masyarakat. E-mail adalah istilah yang lebih dikenal di masyarakat kita dibandingkan dengan istilah "pos-el". Dari berbagai kalangan usia, latar sosial, ataupun politik, lebih akrab menggunakan istilah e-mail karena telah terbiasa muncul di ruang-ruang publik, seperti radio, televisi, dan media cetak. Saya juga menduga pemakaian istilah e-mail tidak hanya terbiasa pada situasi nonformal, situasi formal pun istilah tersebut mungkin sering digunakan oleh berbagai kalangan.

Beberapa waktu lalu, dalam kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) kita yang bernama Sumiati, pejabat pemerintah yang menaungi TKI mengatakan melalui siaran di televisi bahwa pengurusan TKI sekarang sudah menggunakan sistem online. Penggunaan istilah online tersebut tidak jauh berbeda dengan fakta istilah e-mail tadi . Online merupakan suatu istilah yang dimaknai sebagai suatu sistem berjaringan melalui komputerisasi.

Ada banyak penggunaan istilah asing lainnya yang sudah meluas di masyarakat. Istilah-istilah tersebut pada umumnya merupakan istilah yang berkaitan dengan pola hidup berteknologi. Dari berbagai latar sosial ataupun latar ekonomi, masyarakat kita seakan membutuhkan hidup dengan teknologi. Anak-anak sekolah dasar, misalnya, berapa banyak yang membawa telefon seluler pribadinya ke sekolah. Oleh karena itu, pola hidup berteknologi bukan lagi menjadi suatu fenomena budaya, melainkan telah menjadi fakta budaya.

Sejak munculnya teknologi informasi yang ditandai dengan penyebaran televisi, barang-barang elektronik di Indonesia begitu mudah tersebar dan (dianggap) menjadi komoditas mewah. Televisi, telefon seluler, sepeda motor, mobil, komputer, ipad, bahkan terakhir muncul buku elektronik. Kemunculan buku elektronik ini kemungkinan pula akan tersebar dengan cepat di pasar Indonesia seperti pendistribusian telefon seluler di Indonesia yang menjadi salah satu konsumen terbesar di Asia Tenggara. Barang-barang berteknologi tinggi tersebut tersebar luas, bahkan masyarakat kita menjadi sasaran utama bagi produsen barang elektronik. Media yang berperan atas penyebaran tersebut adalah media elektronik, seperti radio dan televisi.

Pola hidup berteknologi bukan sesuatu yang mutlak salah. Akan tetapi, bila ditelusuri kehidupan berbahasa kita (bahasa Indonesia), perlahan-lahan bahasa Indonesia akan mengalami ketercerabutan, seperti dua fakta pada awal tulisan. Semakin sering kita menggunakan istilah-istilah asing tersebut, semakin akrab pula bagi masyarakat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dapatlah kita maknai bahwa pola kehidupan berteknologi merupakan salah satu gejala krisis bahasa Indonesia.

Salah satu wujud budaya berteknologi saat ini adalah internet. Dengan berbagai sistemnya, internet dapat mempermudah dan mempercepat akses informasi ke berbagai wilayah. Internet menjadi kebutuhan masyarakat. Perkembangan internet di Indonesia seolah-olah tidak terkontrol lagi. Artinya, berbagai pihak yang berwenang tidak mempertimbangkan dampak baik dan buruk dari berbagai aspek ke publik. Seperti akses jejaring Facebook di Indonesia, misalnya. Sejak kemunculan fenomena jejaring tersebut di Indonesia, pengguna aktif Facebook telah mengalami peningkatan 645 persen. Terhitung sejak awal 2009, pengguna aktif Facebook telah mencapai satu juta lebih.

Pembiasaan dalam penyebutan suatu barang, penamaan suatu rujukan yang berkenaan dengan elektronik, dan penyebutan suatu perilaku yang berkenaan dengan internet merupakan kebiasaan yang secara tidak sadar akan menciptakan bahasa-bahasa asing sebagai bahasa yang biasa hingga menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Padahal, bahasa-bahasa asing tersebut bukan bagian kebahasaan yang tidak dapat distandarkan ke dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, aspek-aspek yang berkenaan dengan bahasa akan terancam. Aspek-aspek tersebut adalah sejarah, budaya tradisional, dan kesastraan Indonesia.

Selain masyarakat, penanggung penuh wewenang dalam membenahi awal ketercerabutan berbahasa kita adalah pemerintah dan lembaga kebahasaan. Pemerintah sebaiknya membentuk suatu kebijakan untuk menjaga keutuhan berbahasa nasional dalam pola-pola kehidupan berteknologi. Pengaturan dilakukan terhadap sistem jual-beli barang-barang elektronik agar tidak lupa menyertai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bagian dari pemakaian barang tersebut.

Sementara itu, lembaga kebahasaan melakukan standar baku bahasa-bahasa asing yang masuk ke Indonesia. Nasionalisasi bahasa asing merupakan salah satu pilihannya. Bahkan, hasil-hasil standardisasi tersebut dengan cepat disebarkan ke publik melalui berbagai media publik agar penggunaannya tidak didahului oleh istilah (bahasa) asing. Dengan begitu, bahasa yang tetap terjaga tersebut dapat digunakan oleh penggunanya dengan baik, dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia.***

Fredy Wansyah, mahasiswa Sastra Indonesia Unpad serta penggiat bahasa dan sastra Indonesia.

Mengenalkan HAM Sejak Dini

2010-12-15T23:24:00.000-08:00

Mengenalkan HAM Sejak Dini

Fredy Wansyah

Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak-hak dasar kemanusiaan. Atas dasar itulah HAM (Hak Asasi Manusia) didirikan dan diberikan kepada setiap manusia. Keberadaan HAM pada setiap manusia itu telah dimiliki sejak lahir.
Hak-hak tersebut diberikan pengakuan dan dipenuhi siapapun, termasuk oleh pemerintah negara atas keberadaan rakyatnya.
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dilakukan pada 10 Desember 1948. Hingga kini momen tersebut kita kenal sebagai peringatan hari HAM Internasional. Deklarasi dilakukan dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan persetujuan suara dari empat puluh delapan negara.
Sebelum pencapaian deklarasi, HAM dipandang sebagai suatu kebutuhan dasar manusia pascaperang dunia ke-II untuk hidup damai, aman, menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan penyejahteraan umat.
Indonesia sebagai negara yang mengikutsertakan diri dalam perjanjian HAM Internasional belum tampak jelas efek positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun beberapa kovenan telah diratifikasi negara. Perkembangan HAM Internasional terus mengajak dan menghimpun negara-negara untuk meratifikasi kovenan dari instrumen-instrumen HAM tersebut.
Implementasi atas ratifikasi tersebut adalah terciptanya masyarakat yang patuh terhadap perjanjian (kovenan) yang tertuang di dalamnya. Negara yang meratifikasi adalah negara yang memberikan kebebasan hak setiap warga negaranya dan melindungi hak-hak dasar tersebut.
Berbagai tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi setiap manusia masih terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan fisik maupun kekerasan struk tural.
Penggusuran pedagang kaki lima di beberapa daerah, misalnya, merupakan suatu bentuk tindakan terstruktur sekaligus berupa tindak kekerasan.
Dalam penggusuran seringkali menggunakanunsur-unsur kekerasan fisik untuk tujuan yang terkesan pragmatis.
Tidak hanya penggusuran pedagang kaki lima, beberapa aparat militer masih bertindak secara tindak kekerasan fisik terhadap warga yang dianggap melakukan pelanggaran, seperti tindak kekerasan terhadap petani dan buruh di beberapa daerah belakangan ini.
Kasus-kasus yang cenderung tidak mendapatkan perhatian serius tersebut merupakan suatu bentuk pembiaran oleh pemerintah. Pada fase itulah pemerintah telah melakukan tindak kekerasan struktur.
Memberikan pengetahuan tentang HAM secara defenitif dan konstitusional sejak dini akan menjadi bekal masyarakat, dan bahkan menjadikan penyelarasan antara negara dan rakyat dalam menjalankan perjanjian HAM Internasional. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM pun otomatis diminimalisir atas pengetahuan masyarakat mengenai HAM tersebut.
Untuk itu, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh negara dan elemen pengontrol HAM di Indonesia. Pertama, pengenalan HAM sejak dini melalui aspek pendidikan formal.
Kedua, pengenalan HAM sejak dini melalui aspek budaya, yakni pop culture. Pendidikan formal adalah ruang mendidik anak bangsa yang paling efektif.
Termasuk halnya memberikan pengetahuan tentang HAM. Metodenya bisa melalui pemberlakukan kurikulum nasional maupun wacana esktrakulikuler bagi peserta didik. Wacana ekstrakulikuler artinya pengetahuan HAM diberikan pada waktu-waktu tertentu demi mengefektifkan pengetahuan HAM tersebut yang cenderung kurang diminati oleh peserta didik. Jadi, metode penyampaiannya dilakukan senyaman mungkin.
Aspek budaya berupa budaya pop atau pop culture pun perlu dipertimbangkan. Sebab sasaran pop culture adalah remaja. Wilayah-wilayah budaya pop melalui musik, lifestyle, hingga ruang-ruang pop culture seperti mall dan televisi melalui siaran remaja- diformulasikan dengan unsur-unsur pengatahuan HAM.
Langkah ini sebagai langkah efektifitas remaja atau pengenalan HAM sejak dini, karena aktivitas remaja saat ini cenderung beraktivitas pada wilayah pop culture.
Meskipun langkah ini terkesan pragmatis dan opurtunis, tetapi yang perlu dipandang adalah efek penyampaiannya.(*)

-dimuat di Harian Singgalang

GAYUS, JURNALISME, DAN INTERVENSI

2010-11-30T03:57:00.000-08:00

GAYUS, JURNALISME DAN INTERVENSI

Oleh : Fredy Wansyah*

Jurnalisme dan Intervensi

Profesi jurnalistik merupakan salah satu elemen penting bagi publik dalam pengungkapan fakta. Namun dalam diri jurnalisme sering terjadi “pertikaian” kepentingan hingga mengakibatkan seorang jurnalis (wartawan) mendekap di dalam penjara. Seringkali proses hukum yang berakibat penjerumusan tersebut tidak selesai di pengadilan akibat intervensi penguasa, yang dalam konteks saat ini intervensi pengusaha pun dapat muncul.

Intervensi terjadi karena suatu pihak merasa “dirugikan” akibat proses jurnalisme seorang wartawan. Pihak-pihak yang merasa “dirugikan” pada umumnya menimbang bahwa hasil suatu jurnalistik tidak memberikan kebenaran yang memihak kepada mereka yang merasa “dirugikan” tersebut, tanpa adanya pertimbangan kebenaran publik (kebenaran yang diakui oleh publik).

PBB mencatat, pada tahun 2009 terdapat 70 wartawan dari berbagai bentuk media massa meninggal saat bertugas. Sementara itu, di Indonesia pada bulan Juli dan Agustus kemarin (2010) telah terjadi penganiayaan dan berita kematian seorang wartawan. Fakta lain, Nyi Nyi Thun sebagai pekerja di harian Kandarawaddy ditahan oleh militer Myanmar hingga divonis tahanan selama 13 tahun akibat pemberitaan mengenai kelompok pengasingan di Myanmar. Bahkan, seorang wartawan Amerika Serikat di Singapura terancam dijatuhi hukuman akibat pencemaran sistem peradilan Singapura yang ditulisnya.

Tindakan intervensi, kekerasan, penganiayaan, penghakiman sepihak, dan bahkan ancaman kematian harus ditindaklanjuti untuk mengarahkan fakta sosial yang berpihak pada publik. Berbagai bentuk tindakan yang merugikan wartawan tersebut otomatis akan mempersempit terbukanya fakta-fakta sosial.

Jurnalisme terhadap Kasus Gayus

Satu bukti atas tindakan wartawan, terlepas apakah ini merupakan bagian dari dugaan skenario yang diungkap di berbagai media massa belakangan ini, bahwa wartawan telah berperan mengungkap “permainan” narapidana tersangka kasus korupsi pajak. Tersangka korupsi pajak yang belum selesai kasusnya di-meja hijau-kan beberapa hari lalu itu tertangkap kamera seorang wartawan di Bali pada saat pertandingan tenis berkelas internasional. Narapidana tersebut, Gayus, yang seharusnya berada di dalam tahanan tertangkap kamera oleh wartawan salah satu media massa nasional.

Banyak dugaan-dugaan sementara terhadap kebebasan Gayus yang terungkap dari wartawan tersebut. Dugaan-dugaan tersebut terkait dengan kasus korupsi dan merosotnya hukum di Indonesia. Berbagai kasus korupsi belum pula selesai hingga sekarang, sementara tindakan Gayus yang pergi ke Bali tersebut menandai merosotnya nilai-nilai hukum di Indonesia terhadap tersangka korupsi.

Pengungkapan selanjutnya adalah mengungkap berbagai elemen dan institusi yang terkait dalam kasus kebebasan Gayus melakukan keluar masuk kawasan tahanan di masa penahanannya. Kasus ini merupakan kasus yang merugikan beberapa institusi. Namun, yang terpenting adalah peran-peran pemerintah dan institusi pemerintahan yang terkait dengan hukum dalam suatu negara. Bila pengungkapan ini mencapai titik cerah, meskipun hal ini sangat kecil kemungkinan terjadi, peran wartawan merupakan salah satu peran vital.

Publik akan menilai bahwa wartawan sesungguhnya dapat menjadi pelopor pengungkapan berbagai tindakan “busuk” yang terkait dengan kepentingan-kepentingan publik. Selain pemerintah (negara), kepeloporan yang sangat berpengaruh bagi publik atau masyarakat adalah wartawan dengan asosiasinya sebagai jurnalisme publik.

Menjaga keutuhan proses jurnalisme seorang wartawan perlu dijaga tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak, apalagi pemerintah. Kebenaran publik salah satunya terdapat pada wartawan yang aktif meliput berbagai fakta. Untuk itulah, wartawan pun sebaiknya tidak menyikapi suatu fakta dengan tendensius kepada suatu lembaga atau kelompok, kecuali pada rakyat sebagai salah satu elemen publik.

-dimuat di Buletin Sadar-

* Penulis adalah aktivis, Mahasiswa Sastra Indonesia Unpad, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Bandung.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).